Dukungan ini diberikan guna mencapai target jangka panjang Indonesia, yaitu Indonesia Emas 2045, Net Zero Emissions (NZE) 2060 atau lebih cepat, dan tujuan pembangunan berkelanjutan.
“Stranas ini sudah berlandaskan analisis saintifik based, analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan, dan juga memperhatikan prioritas intervensi berdasarkan status kerentanan serta kekritisan kondisi di setiap wilayah demi menghasilkan perumusan kebijakan yang optimis dan realistis,” ucapnya secara virtual dalam acara peluncuran dokumen tersebut di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis.
Pada Oktober 2022, penyusunan strategi dan peta jalan pengelolaan ekosistem lahan basah diinisiasikan melalui pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Ekosistem Lahan Basah melalui keputusan Menteri Bappenas.
Adapun tugas dari tim koordinasi adalah memperkuat koordinasi, sinkronisasi, dan juga sinergitas pengelolaan ekosistem lahan basah untuk pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) dan pembangunan rendah karbon.
Lebih lanjut, penyusunan stranas telah berlangsung sejak Februari 2021 dengan melibatkan berbagai pihak, mencakup pemerintah, non pemerintah, swasta, akademisi, dan para pakar yang bersama-sama merumuskan arah kebijakan dan strategi pengelolaan ekosistem lahan gambut dan mangrove hingga tahun 2045.
Sejak tahun 2021 hingga 2023, penyusunan dokumen stranas telah melalui berbagai macam proses. Mulai dari proses pengumpulan, validasi data, penetapan target, sejumlah koordinasi, kepenulisan, dan finalisasi dokumen.
“Sekali lagi, dokumen ini diharapkan menjadi umbrella dokumen bagi inisiatif pengelolaan lahan basah dari pemerintah maupun non pemerintah,” ungkap Vivi.
Untuk operasionalisasi, stranas lahan basah akan diinternalkan ke dalam dokumen perencanaan di tingkat nasional, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, dokumen perencanaan di tingkat daerah, serta dokumen pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove lainnya dari berbagai pemangku kepentingan.
Dia mengungkapkan bahwa penyusunan dokumen stranas lahan basah didukung oleh Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Ekosistem Lahan Basah, the Federal Republic of Germany to Indonesia, Yayasan Konservasi Cakrawala Indonesia, Center for International Forestry Research (CFOR), dan Wetlands International Indonesia.
“Kolaborasi dan kerja sama berbagai pihak terus dibutuhkan, terutama untuk melaksanakan stranas lahan basah sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing,” katanya.
Pemerintah dinyatakan terus berperan dalam menciptakan enabling condition dalam pengelolaan gambut dan mangrove.
Pihak swasta dan Non-Governmental Organisation (NGO) dapat pula mendukung dengan memberikan penelitian dan peningkatan kapasitas terkait penerapan kegiatan restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove.
“Pada akhirnya, masyarakat luas serta CSO (Civil Society Organization) tentunya diharapkan berperan penting untuk mengimplementasikan pengelolaan lahan pada ekosistem gambut dan mangrove dengan menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan,” ujar Vivi.
Baca juga: Bappenas: Kondisi ekosistem gambut dan mangroves terus menurun
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2023
