Pagu anggaran tahun anggaran 2023 yaituRp7,606 triliun per sumber dana sebagai berikut rupiah murni Rp5,05 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp2,245 triliun dan Pinjaman Luar Negeri (PLN) Rp550,43 miliarJakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto mengatakan, total pagu anggaran atau dana untuk tahun anggaran 2023 mencapai Rp7,606 triliun berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian ATR/BPN.
"Pagu anggaran tahun anggaran 2023 yaituRp7,606 triliun per sumber dana sebagai berikut rupiah murni Rp5,05 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp2,245 triliun dan Pinjaman Luar Negeri (PLN) Rp550,43 miliar," ujar Tjahjanto dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR di Jakarta, Senin.
Hadi menyampaikan bahwa pemerintah melanjutkan kebijakan Automatic Adjustment Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Surat Edaran Kementerian Keuangan Nomor S-1040/MK.02/2022 tanggal 9 Desember 2022 sebesar Rp50,53 triliun untuk seluruh Kementerian dan Lembaga. Dari Automatic Adjustment tersebut, Kementerian ATR/BPN mendapat Rp404,31 miliar atau 5,33 persen dari total pagu anggaran 2023.
"Dengan sumber dana rupiah murni dari tiga jenis belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal," kata Hadi.
Lebih lanjut, capaian realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN hingga Januari 2023 mencapai Rp257,11 miliar atau 3,38 persen.
Terkait dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan layanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan sebanyak 167 RDTR hingga 1 Februari 2023. Kemudian, sebanyak 227 RDTR telah ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda) dan Perkada.
Namun demikian, hanya 118 Perda/Perkada RDTR telah terintegrasi dengan online sistem submission (OSS). Berkaitan dengan layanan KKPR telah diselesaikan dikonfirmasi sebanyak 500.659 dokumen.
"Persetujuan KKPR otomatis sebanyak 388.112 dokumen. Persetujuan KKPR dengan penilaian sebanyak 2734 dokumen dan rekomendasi KKPR sebanyak 33 dokumen. Jika daerah sudah mempunyai perkada RDTR dan terintegrasi dengan OSS maka KKPR akan diberikan dalam satu hari melalui layanan OSS," ujar Hadi.
Sementara itu, terkait Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap(PTSL) dan pelayanan Hadi menyampaikan, sampai dengan 2022 Kementerian ATR/BPN telah mendaftarkan 101,1 juta bidang tanah atau 80,25 persen secara nasional dan 85 juta bidang tanah atau 67,5 persen di antaranya telah bersertifikat.
Seiring dengan kegiatan pendaftaran tanah, Kementerian ATR/BPN juga melaksanakan digitalisasi dokumen pertanahan atau warkah dan peningkatan kualitas data dalam rangka peningkatan layanan elektronik. Hadi mengatakan, saat ini data siap elektronik sebesar 58,62 persen.
Baca juga: Kementerian ATR/BPN canangkan pemasangan 1 juta patok untuk Indonesia
Baca juga: Menteri ATR/BPN berkomitmen tingkatkan kualitas pelayanan
Baca juga: Kementerian ATR/BPN targetkan sertifikasi 126 juta bidang tanah
Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2023
