"Perlu dilakukan pengawasan yang ketat sehingga kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa tidak terus berulang," kata Sartono Hutomo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin.
Hal itu disampaikannya terkait dengan kecelakaan kerja di area kerja migas (migas) Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) PT Bumi Siak Pusako (BSP), Kamis (26/1). Kecelakaan itu mengakibatkan seorang meninggal dan tiga orang luka-luka.
Menurut dia, perusahaan wajib melaksanakan pengelolaan migas dengan profesional, melaksanakan keselamatan pertama (safety first) dan standar operasional prosedur (SOP) untuk keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Dalam investasi migas, kata dia, membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang profesional karena mengelola teknologi yang tinggi.
"Kalau pengelolaannya profesional, hasilnya juga maksimal dan dapat meminimalkan kecelakaan kerja," jelasnya.
Hal itu dikemukakannya ketika respons dugaan manajemen PT BSP yang dikuasai oleh sekelompok orang dari penjabat daerah yang sedang berkuasa.
"Roh reformasi menghilangkan nepotisme, jangan sampai itu terjadi di industri yang membutuhkan pengelolaan secara profesional," katanya menegaskan.
Saat ini, kata dia, Komisi VII DPR RI sedang melalukan revisi Undang-Undang tentang Minyak dan Gas. Revisi itu untuk memberikan payung hukum yang kuat terhadap para investor di Indonesia.
Baca juga: Komisi VII DPR RI minta PT PHR evaluasi perusahaan subkontraktor
Baca juga: Disnaker Riau membentuk tim investigasi selidiki kematian pekerja
Pewarta: Fauzi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2023
