Yogyakarta (ANTARA) - Kementerian Kesehatan akan mereplikasi strategi percepatan penanganan stunting melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) milik Pemerintah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, untuk diperluas hingga level nasional.

"Pemerintah Kabupaten Sumedang berhasil memberdayakan semua potensi yang ada di wilayahnya dengan sistem elektronik sebagai alatnya," ujar Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin melalui siaran pers yang dikonfirmasi dari Yogyakarta, Jumat.

SPBE menyajikan sejumlah data dan informasi yang jelas, seperti desa dengan angka prevalensi stunting yang tinggi, data statistik anak yang terkena stunting, hingga penyebab terjadinya stunting di desa tersebut.

Dengan data yang ada, kata Budi, penanganan stunting di setiap desa akan berbeda sesuai dengan kendala yang dihadapi.

Menkes Budi meninjau secara langsung implementasi SPBE di Sumedang dengan menyambangi Kantor Pemkab Sumedang hari ini.

Baca juga: Kemenkes: Data dalam SSGI 2022 mewakili kondisi stunting Indonesia

Budi menilai Pemkab Sumedang sukses memanfaatkan teknologi tersebut untuk percepatan penanganan stunting.

Pada lima tahun terakhir, angka prevalensi stunting di Kabupaten Sumedang turun dari 32,2 persen pada tahun 2018, menjadi 8,27 persen pada tahun 2022.

Menkes Budi mengatakan Sumedang sebagai kabupaten yang berhasil menerapkan SPBE dan menjadikannya sebagai basis data untuk menurunkan stunting.

"Nantinya, SPBE ini akan direplikasi secara nasional ke seluruh wilayah Indonesia," katanya.

Menkes Budi menambahkan, untuk mencegah stunting hal yang utama dilakukan adalah dengan intervensi spesifik pada ibu sejak remaja dan intervensi spesifik pada anak usia 6 bulan sampai 24 bulan.

"Pada ibu sejak remaja, yang paling penting adalah jangan sampai ibu di usia remaja mengalami anemia. Intervensinya dengan memberikan tablet tambah darah dan memastikan tablet tersebut diminum," katanya.

Baca juga: Menkes pastikan SSGI untuk stunting diperbarui tiap tahun secara rutin

Upaya lain yang juga penting adalah dengan memberikan protein hewani melalui MPASI sejak anak usia 6 sampai 24 bulan.

Makanan tambahan yang diberikan mengandung protein hewani seperti ikan, daging ayam, daging sapi, dan yang paling gampang adalah telur.

"Kalau anak sudah stunting itu sudah telat untuk diobati, jadi jangan tunggu sampai stunting. Caranya adalah jika berat badan anak tidak naik maka harus langsung dibawa ke puskesmas untuk diintervensi dan diberi makanan tambahan selama 14 hari," ujarnya.

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengatakan, SPBE merupakan bagian dari mengolaborasikan seluruh komponen yang ada untuk menangani stunting di wilayah setempat.

"Kami menggunakan teknologi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Kami punya platform Sistem Informasi Penanganan Stunting Terintegrasi atau Simpati," ujarnya.

Platform Simpati menghubungkan berbagai kepentingan mulai dari kader posyandu, puskesmas, desa, dinas terkait, dan pimpinan daerah, untuk mendapatkan laporan stunting. Masyarakat umum atau orang tua juga dapat memanfaatkan aplikasi tersebut untuk melakukan pengecekan status gizi anak.

Baca juga: Menkes: Jangan biarkan anak terkena stunting

Platform itu berisi data spasial, data spasial kewilayahan, pelacakan kecamatan dan desa tertinggi stunting hingga memuat informasi data statistik nama dan alamat, penderita stunting, beserta data analitik terkait penyebab stunting.

Pemerintah Kabupaten Sumedang juga memiliki Sistem Informasi Geospasial Online (Sigeon) yang digunakan untuk memetakan berbagai data di masing-masing rumah penduduk. Sigeon ini berguna untuk berbagai kepentingan yang salah satunya terkait kesehatan.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2023