Semarang (ANTARA) - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Republik Indonesia Hasto Wardoyo meminta pemerintah daerah mereplikasikan program-program penanganan tengkes (stunting) yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
 

“Jadi Jo Kawin Bocah, programnya Pak Ganjar ini luar biasa karena se-Pulau Jawa ini yang paling tidak kawin bocah adalah di Jawa Tengah untuk provinsi yang besar,” katanya pada Rapat Kerja Daerah dengan tajuk Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Jateng di Semarang, Senin.
 

Hasto mengungkapkan, saat ini rapor Jawa Tengah terkait angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB), dan angka kematian balita (AKBa), termasuk perkawinan dini, lebih rendah dibandingkan Jawa Barat dan Jawa Timur.

Baca juga: BKKBN perkuat 10.674 TPK percepat penurunan prevalensi tengkes Riau

Baca juga: BKKBN minta pencegahan tengkes dilakukan sebelum menikah

 

Angka kehamilan pada usia 15-19 tahun di Jawa Tengah itu sebanyak 23 per seribu atau lebih rendah bila dibandingkan Jawa Barat yakni 24 per seribu, sedangkan di Jawa Timur ada 31 per seribu.
 

Dirinya mengapresiasi keseriusan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menangani tengkes melalui berbagai program yang linier dengan upaya menekan tengkes, serta bisa dicontoh daerah lain.
 

Hasto juga memuji Program Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng (5Ng) yang terbukti berhasil mengurangi jumlah AKI di Jateng dan lebih rendah dibanding Jabar dan Jatim.
 

“Angka kematian bayinya juga bagus, 12 per seribu dan angka kematian balitanya juga Jateng ada 14 per seribu. Inilah prestasi Jatenhlg saya kira terasa bahwa jumlah yang meninggal juga menurun,” ujarnya.
 

Berdasarkan data SSGI, saat ini penurunannya angka tengkes di Jateng belum signifikan.
 

“Tapi jangan khawatir karena indikator-indikator yang lainnya bagus. Saya optimis mudah-mudahan di tahun 2023 akhir kita doakan Jawa Tengah turun stunting dengan signifikan,” katanya.
 

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menegaskan bahwa dalam mengatasi tengkes tidak boleh setengah-setengah, apalagi Dana Alokasi Khusus untuk penanganannya sudah diserahkan ke pemerintah daerah.
 

“Nah sekarang optimalkan, manfaatkan, serap dengan cepat, teorinya semua sudah tahu, teknisnya semua sudah tahu. Hanya saya tekankan, kepada kawan-kawan dari kabupaten/kota, praktik-praktik baik di beberapa kabupaten bisa dicontoh dan share,” ujarnya.
 

Mantan anggota DPR RI itu menyebut di beberapa daerah seperti di Kabupaten Brebes, di Banyumas Raya yakni Cilacap dan Kebumen menjadi perhatian, serta penanganannya bersamaan dengan isu kemiskinan.
 

Ganjar menyebut, penanganan tengkes akan disatukan dengan program pengentasan kemiskinan.
 

“Ini menjadi perhatian kita dan ini berhimpitan dengan angka kemiskinan juga, makanya kami akan jadikan satu program bersama yang akan kami evaluasi juga bersama,” katanya.

Baca juga: BKKBN turunkan 557 tim pendamping keluarga di Banyuasin cegah tengkes

Baca juga: Presiden minta angka prevalensi tengkes 14 persen tercapai 2024

 

Pewarta: Wisnu Adhi Nugroho
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2023