“Kami mengupas lebih banyak informasi tentang penguatan PLBN terpadu yang sudah dibangun di Kalimantan Utara dan sarana prasarana penunjangnya,” kata Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman Kemenko Polhukam RI, Laksamana Muda TNI Anton Simatupang di Tanjung Selor, Kamis.
Tim Kemenko Polhukam RI membahas peran PLBN bersama jajaran Pemprov Kalimantan Utara yang dipimpin Wakil Gubernur Yansen di Tanjung Selor, Bulungan.
Di Kalimantan Utara terdapat empat PLBN yang dibangun pemerintah melalui dana APBN yaitu PLBN Terpadu Sei Pancang (Nunukan), PLBN Terpadu Long Midang (Nunukan), PLBN Terpadu Labang (Nunukan), dan PLBN Terpadu Long Nawang (Malinau).
PLBN Sei Pancang dan PLBN Long Midang pembangunan fisiknya telah terealisasi 100 persen. Adapun pembangunan fisik PLBN Labang mencapai 77 persen dan PLBN Long Nawang 67 persen.
Laksamana Muda TNI Anton Simatupang menyebut kawasan perbatasan merupakan wilayah penting dalam konteks nasional dan global.
Dalam menjaga keamanan, kesejahteraan, dan kelestarian lingkungan yang menjadi isu strategis kawasan perbatasan negara, salah satunya dilakukan dengan menghadirkan PLBN.
"Selain menjadi infrastruktur dalam menghadapi segala ancaman asing, mengatur mobilitas pergerakan manusia dan barang, PLBN juga menjadi embrio pertumbuhan ekonomi suatu wilayah untuk kesejahteraan masyarakat," kata Anton Simatupang.
Dalam kunjungan ini, Anton Simatupang juga menggali upaya-upaya yang sudah dilakukan pemerintah daerah di Kalimantan Utara dalam mengawal pembangunan dan pengoperasian PLBN.
Termasuk upaya optimalisasi peran PLBN oleh pemerintah daerah, kendala pengelolaan PLBN, serta kesiapan infrastruktur pendukung di keempat PLBN yang dibangun.
Wakil Gubernur Kalimantan Utara Yansen TP mengatakan empat PLBN tersebut masih memerlukan akselerasi sarana penunjang operasional seperti akses jalan dan jaringan listrik, khususnya PLBN Labang dan PLBN Long Nawang.
Untuk mewujudkan PLBN sebagai embrio baru perekonomian masyarakat juga masih perlu sinergi kebijakan antara Pemprov, Pemkab setempat, dan Pemerintah Pusat.
"Perlu segera didorong kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan selaku pengelola PLBN untuk pengelolaan zona pendukung untuk dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Termasuk segi konektivitas, peningkatan daya saing masyarakat, dan pembangunan sentra perdagangan," ujarnya.
Sebagai informasi, turut mendampingi Laksamana Muda TNI Anton Simatupang adalah Marsda TNI Oka Prawira Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional, Mayjen TNI TNI Burlian Sjafei Staf Ahli Bidang SDM dan Teknologi, dan Asmarini Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam.
Pertemuan yang dilangsungkan di ruang rapat kantor gubernur Kalimantan Utara itu juga dihadiri Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan, Nugraha Putra.
Baca juga: RI-Malaysia finalisasi penetapan pintu masuk baru menuju Nusantara
Baca juga: PLBN Serasan di Natuna segera beroperasi
Pewarta: Muh. Arfan
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2023
