Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyambut baik terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penguasaan Teknologi Keantariksaan karena berpotensi mendorong pengembangan satelit yang berguna bagi kepentingan nasional.
Kepala BRIN Laksana Tri Handoko dalam pernyataan di Jakarta, Jumat, mengatakan ilmu antariksa saat ini tidak hanya sekadar tentang segala hal yang berkaitan dengan luar angkasa, tetapi punya potensi ekonomi yang bisa mendukung kegiatan pembangunan.
"Makanya, kami mempercepat program penguatan satelit penginderaan jauh karena kami ingin menjadi provider data," kata Handoko.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2023 ditandatangani Presiden Jokowi dan diterbitkan secara resmi di Jakarta, pada 16 Februari 2023.
Regulasi tersebut memiliki lingkup materi pengaturan penguasaan dan pelindungan teknologi keantariksaan, standar dan prosedur keamanan, keselamatan dalam penguasaan teknologi keantariksaan; serta peran serta masyarakat dalam penguasaan teknologi keantariksaan.
Handoko menuturkan Indonesia menghabiskan uang ratusan miliar rupiah untuk membeli ataupun menyewa citra satelit. Apabila Indonesia melalui BRIN bisa menciptakan satelit penginderaan jauh secara mandiri, maka hal itu sangat potensial bagi Indonesia.
Baca juga: BRIN garap pengembangan teknologi nuklir untuk terapi kanker
Baca juga: Kepala BRIN sebut anggaran riset idealnya 1 persen dari PDB
Satelit penginderaan jarak jauh itu bisa dimanfaatkan Indonesia untuk melihat bencana, kebakaran hutan, zonasi ikan di laut, memeriksa tumpahan minyak, pencurian ikan oleh kapal asing, melihat hutan, dan sebagainya.
Menurutnya, aturan teranyar itu memberikan jaminan dan juga kepastian hukum kepada BRIN untuk melakukan pengembangan satelit.
"Mungkin sebagian besar kami tidak pakai APBN untuk mengembangkan itu. Kami akan berbasis KPBU istilahnya kerja sama pemerintah dengan badan usaha," kata Handoko.
Ia menyampaikan BRIN sudah memasukkan perencanaan untuk pengembangan 19 unit satelit penginderaan jarak jauh dengan kegiatan peluncuran ke orbit bumi dilakukan di Indonesia.
Handoko menilai bila itu terlaksana akan memunculkan permintaan dan kebutuhan terhadap bandara antariksa di Indonesia.
"Kalau kita punya bandara antariksa, itu akan sangat menarik sebab peluncuran satelit bisa di Indonesia karena kita di ekuator, paling enggak 10 sampai 15 persen pasti lebih murah karena gravitasinya paling rendah," pungkasnya.
Kepala BRIN Laksana Tri Handoko dalam pernyataan di Jakarta, Jumat, mengatakan ilmu antariksa saat ini tidak hanya sekadar tentang segala hal yang berkaitan dengan luar angkasa, tetapi punya potensi ekonomi yang bisa mendukung kegiatan pembangunan.
"Makanya, kami mempercepat program penguatan satelit penginderaan jauh karena kami ingin menjadi provider data," kata Handoko.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2023 ditandatangani Presiden Jokowi dan diterbitkan secara resmi di Jakarta, pada 16 Februari 2023.
Regulasi tersebut memiliki lingkup materi pengaturan penguasaan dan pelindungan teknologi keantariksaan, standar dan prosedur keamanan, keselamatan dalam penguasaan teknologi keantariksaan; serta peran serta masyarakat dalam penguasaan teknologi keantariksaan.
Handoko menuturkan Indonesia menghabiskan uang ratusan miliar rupiah untuk membeli ataupun menyewa citra satelit. Apabila Indonesia melalui BRIN bisa menciptakan satelit penginderaan jauh secara mandiri, maka hal itu sangat potensial bagi Indonesia.
Baca juga: BRIN garap pengembangan teknologi nuklir untuk terapi kanker
Baca juga: Kepala BRIN sebut anggaran riset idealnya 1 persen dari PDB
Satelit penginderaan jarak jauh itu bisa dimanfaatkan Indonesia untuk melihat bencana, kebakaran hutan, zonasi ikan di laut, memeriksa tumpahan minyak, pencurian ikan oleh kapal asing, melihat hutan, dan sebagainya.
Menurutnya, aturan teranyar itu memberikan jaminan dan juga kepastian hukum kepada BRIN untuk melakukan pengembangan satelit.
"Mungkin sebagian besar kami tidak pakai APBN untuk mengembangkan itu. Kami akan berbasis KPBU istilahnya kerja sama pemerintah dengan badan usaha," kata Handoko.
Ia menyampaikan BRIN sudah memasukkan perencanaan untuk pengembangan 19 unit satelit penginderaan jarak jauh dengan kegiatan peluncuran ke orbit bumi dilakukan di Indonesia.
Handoko menilai bila itu terlaksana akan memunculkan permintaan dan kebutuhan terhadap bandara antariksa di Indonesia.
"Kalau kita punya bandara antariksa, itu akan sangat menarik sebab peluncuran satelit bisa di Indonesia karena kita di ekuator, paling enggak 10 sampai 15 persen pasti lebih murah karena gravitasinya paling rendah," pungkasnya.
Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2023
