"Perjanjian kinerja ini sebagai tolak ukur unit kerja yang ada di Sekretariat Daerah dalam melaksanakan kegiatannya berdasarkan APBD yang telah disepakati," ujar Sekda Kota Pontianak, Mulyadi di Pontianak, Senin.
Ia menambahkan bahwa penandatanganan perjanjian kinerja dan pakta integritas tersebut juga dalam rangka menjalankan amanat Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja.
Menurutnya, ke depan perjanjian kinerja yang ada juga bisa sebagai dasar untuk mengevaluasi dan menilai capaian-capaian dan target-target yang sudah ditetapkan. Sehingga fakta integritas tersebut harus dijalankan dengan maksimal serta sungguh-sungguh.
"Perjanjian kinerja yang telah ditandatangani ini menjadi dasar dalam menilai keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah. Dalam penyusunan sasaran kinerja pegawai, dokumen ini juga menjadi acuan bagi setiap kepala perangkat daerah yang dijabarkan secara berjenjang," katanya.
Ia mengharapkan kepada seluruh pejabat yang telah menandatangani dapat melaksanakan dengan penuh tanggung jawab dalam mencapai atau merealisasikan target yang telah ditetapkan bersama.
"Tujuan utama dari perjanjian kinerja adalah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Perjanjian kinerja ini merupakan wujud komitmen amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Ke depan perjanjian kinerja ini juga bisa sebagai dasar untuk kita mengevaluasi dan menilai capaian-capaian dan target-target yang sudah ditetapkan," papar dia.
Pewarta: Dedi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2023
