"Gerakan ini merupakan program yang luar biasa. BKKBN sangat menyambut baik dan berterima kasih karena gerakan ini menjawab pilar kelima dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting," kata dia pada acara peluncuran Gerakan Penimbangan Bulanan Nasional Terintegrasi di Jakarta, Selasa.
Ia menjelaskan BKKBN sebagai ketua pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat pusat terus melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi program, serta kegiatan percepatan penurunan stunting dengan seluruh pihak terkait.
Hal tersebut, kata dia, disesuaikan dengan lima pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
Pilar pertama terkait dengan peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah. Kedua, peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat. Ketiga, peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif di kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah.
Baca juga: BKKBN: Desa bebas stunting tekankan 1.000 HPK di tingkat kelurahan
Keempat, peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat dalam rangka percepatan penurunan stunting. Kelima, tentang penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset dan juga inovasi.
"Gerakan Penimbangan Bulanan Nasional Terintegrasi sejalan dengan pilar kelima Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting," katanya.
Dia mengatakan program percepatan penurunan prevalensi stunting memerlukan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan dalam melakukan evaluasi dan kontrol terhadap implementasi kebijakan yang telah berjalan.
Pemerintah pada Selasa mencanangkan Gerakan Penimbangan Bulanan Nasional Terintegrasi guna mempercepat penurunan prevalensi stunting, gangguan pertumbuhan pada anak balita yang terjadi akibat kurang gizi dalam jangka waktu lama hingga paparan infeksi berulang.
Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan Gerakan Penimbangan Bulanan Nasional Terintegrasi merupakan bagian dari upaya untuk mendeteksi dini tanda-tanda stunting pada anak balita.
Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) prevalensi stunting di Indonesia pada 2022 turun menjadi 21,6 persen dari 24,4 persen pada 2021.
"Pemerintah menargetkan prevalensi stunting diharapkan bisa turun menjadi 14 persen pada tahun 2024 mendatang," kata dia,
Baca juga: Revitalisasi posyandu bantu TPK BKKBN cegah stunting lebih optimal
Baca juga: BKKBN: Rumah Pelita solusi wujudkan Semarang nol stunting
Baca juga: BKKBN sebut enam provinsi alami kenaikan angka stunting pada 2022
Pewarta: Wuryanti Puspitasari
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2023
