Jakarta (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengaku sedang mengejar cakupan pemakaian KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Provinsi Aceh guna menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI).

Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Aceh Sahidal Kastri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menyebut pada 2023, pihaknya menetapkan target cakupan MKJP di daerah itu 12.435 akseptor, dengan rincian IUD 4.700 akseptor, implan 5.750 akseptor, Metode Operasi Wanita (MOW) 1.980 akseptor dan Metode Operasi Pria (MOP) lima akseptor.

Ia menuturkan BKKBN terus memperluas akses dan meningkatkan kualitas pelayanan KB di fasilitas-fasilitas kesehatan di Aceh karena sudah dua tahun program KB tidak mencapai target.

Pada 2022, capaian MKJP Aceh 7.589 akseptor. Padahal BKKBN menargetkan 24.460 akseptor.

Ia menyebut hal tersebut sebagai berbahaya karena bisa memicu peningkatan AKI dan anak terlahir stunting.

Capaian target MKJP yang rendah, katanya, karena kualitas pelayanan yang masih rendah dan kurangnya keseriusan serta komitmen pemerintah daerah dan OPD KB terkait program itu.

“Realisasi anggaran DAK BOKB di daerah juga rendah. Misalnya pada 2023, total biaya operasional pelayanan KB melalui DAK BOKB di Aceh diplotkan sebesar Rp7,1 miliar, sedangkan untuk biaya operasional pelayanan KB MKJP sekitar Rp5,4 miliar,” katanya.

Baca juga: BKKBN beri fasilitas khusus TPK guna sasar keluarga stunting

Oleh karena itu, selama 26-28 Februari 2023, pihaknya memperluas akses dan intensifikasi pelayanan KB di fasilitas kesehatan agar target MKJP 2023 tercapai.

Ia berharap, upaya itu meningkatkan komitmen dan kerja sama dengan mitra serta pemerintah daerah dalam intensifikasi pelayanan KB di fasilitas kesehatan serta mengidentifikasi jumlah faskes dan Praktik Mandiri Bidan (PMB) yang mendapat fasilitas intensifikasi pelayanan KB.

Upaya lainnya, katanya, penguatan kapasitas faskes dan jejaring yang melayani Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR), terutama MKJP dan KB Pasca Persalinan (KBPP), termasuk peningkatan kualitas pelayanan KBKR melalui penguatan kemitraan.

"Nanti setelah target setiap kabupaten/kota ditetapkan, MKJP capaiannya harus bisa mencapai target. Kemudian melakukan komunikasi dengan kepala daerah dan sekda terkait target tersebut, juga melakukan evaluasi, mengapa capaian rendah, serta mencari langkah-langkah serta strategi yang tepat dan cepat, guna menggenjot target agar tercapai tahun ini," ujar Sahidal.

Baca juga: BKKBN sambut baik Gerakan Penimbangan Bulanan Nasional Terintegrasi
Baca juga: BKKBN: Desa bebas stunting tekankan 1.000 HPK di tingkat kelurahan


Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2023