Salah satu tulang punggung utama infrastruktur pita lebar adalah SKKL. Hampir seluruh lalu lintas internet bergerak melalui SKKL karena ia menghubungkan pengguna internet berbagai layanan seperti cloud, transmisi konten dan aplikasi, serta memfasilitJakarta (ANTARA) - Associate Researcher Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Ajisatria Suleiman mengatakan bahwa investasi pembangunan sistem komunikasi kabel laut (SKKL) masih terhambat iklim regulasi yang kompleks.
Selain itu juga dihadapkan pada proses birokrasi yang melibatkan lintas instansi pemerintah, seperti bidang telekomunikasi, pertahanan, lingkungan hidup, hingga kelautan.
"Salah satu tulang punggung utama infrastruktur pita lebar adalah SKKL. Hampir seluruh lalu lintas internet bergerak melalui SKKL karena ia menghubungkan pengguna internet berbagai layanan seperti cloud, transmisi konten dan aplikasi, serta memfasilitasi komunikasi ke seluruh dunia," katanya dalam keterangan di Jakarta, Kamis.
Baca juga: Kemenko Ekonomi targetkan realisasi investasi Rp1.400 triliun di 2023
Ajisatria menilai UU Cipta Kerja sebetulnya sudah merespons kebutuhan akan regulasi yang sederhana karena UU ini menjadi dasar reformasi regulasi telekomunikasi yang sangat dibutuhkan serta mendorong pendekatan baru untuk perizinan usaha berbasis risiko melalui sistem One Single Submission (OSS). Namun, masih banyak tantangan implementasi di lapangan.
"Meskipun pemerintah sudah menyederhanakan proses perizinan usaha melalui OSS, masih banyak proses yang belum terintegrasi," katanya.
Sebagai contoh, sebelum mengajukan permohonan izin lokasi (dikenal sebagai PKKPRL) ke OSS, calon operator harus menjalani setidaknya enam proses perizinan yang panjang, mulai dari security clearance hingga survei laut. Bahkan untuk survei laut, calon operator membutuhkan persetujuan dari setidaknya lima kementerian untuk memulai studi kelayakan.
Ia pun mengapresiasi terbitnya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor 42/2022 tentang Mekanisme Penyelenggaraan Pendirian dan/atau Penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut, yang dapat menjadi wadah koordinasi antara pihak swasta dan berbagai instansi untuk menyelesaikan berbagai masalah teknis di lapangan.
Baca juga: Kementerian Investasi bantu pengusaha Batam atasi kendala sistem OSS
Kendati demikian, tantangan lain yang dihadapi selain kompleksitas regulasi adalah kurangnya kejelasan mengenai proses persetujuan untuk rute dan titik pendaratan (landing points) kabel internasional.
"Masih terdapat perbedaan penafsiran mengenai sejauh mana kabel dapat menyimpang dari rute yang sudah ditetapkan oleh Keputusan Menteri KKP 14/2021 tentang Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut," imbuhnya.
Pengambilan keputusan yang terjadi saat ini pun masih dilakukan secara kasus per kasus (case by case) tanpa pedoman. Akibatnya, investor SKKL menghadapi ketidakpastian dan harus berkomunikasi dengan banyak lembaga pemerintahan yang berbeda untuk mendapatkan rute yang ideal.
Padahal fleksibilitas rute penting untuk memastikan pengoperasian kabel yang aman sesuai dengan praktik terbaik internasional. Hal ini memperlambat proses bisnis untuk menggelar SKKL dan mencapai realisasi investasi SKKL.
"Kebijakan maritim nasional perlu mendukung rencana konektivitas internet dan investasi infrastruktur yang terkait. Dalam jangka panjang, Indonesia perlu menyelaraskan kebijakan maritim dengan visi ekonomi digital," katanya.
Studi dari RTI yang dirilis pada 2020 menyimpulkan bahwa kabel bawah laut telah berkontribusi pada peningkatan PDB per kapita Indonesia sepanjang 2012-2017 sebesar 5,4 persen.
Konektivitas internet Indonesia masih berada peringkat 66 secara global, di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam, berdasarkan Economist Intelligence Unit, Inclusive Internet Index, pada 2021.
Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2023
