Masyarakat mampu melakukan aksi bila peringatan telah disebarluaskanJakarta (ANTARA) - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati meminta pemerintah daerah untuk memerhatikan konstruksi bangunan tahan gempa di wilayahnya masing-masing guna memperkuat sistem mitigasi bencana gempa bumi di Indonesia.
"Mohon dilakukan pengecekan bangunan-bangunan di wilayahnya dengan bekerja sama dengan Dinas PUPR. Jadi kita harus benar-benar memastikan bahwa bangunan-bangunan yang ada itu sudah tahan gempa," ujar Dwikorita dalam Rakornas Penanggulangan Bencana di Jakarta, Kamis.
Ia menekankan pemerintah daerah harus memerhatikan konstruksi bangunan tahan gempa dengan building code yang tepat.
"Kalau ternyata belum memenuhi building code maka bangunan itu perlu diperkuat," katanya.
Ia menyarankan agar building code harus menjadi syarat untuk memberikan izin bangunan sehingga memenuhi kaidah bangunan konstruksi tahan gempa.
Baca juga: BMKG: Konsep bangunan buruk bukti masyarakat belum siap hadapi bencana
Baca juga: BMKG padukan data PVMBG guna rekonstruksi bangunan pascagempa Cianjur
Dalam kesempatan itu, Dwikorita juga menyampaikan bahwa salah satu langkah lain untuk memperkuat sistem mitigasi bencana gempa bumi di Indonesia, yakni pengembangan studi, kajian, riset dan teknologi.
"Kita tahu berbagai perguruan tinggi juga lembaga riset seperti BRIN dan juga BMKG melakukan kajian-kajian ataupun studi dan pengembangan teknologi dalam rangka menguatkan sistem mitigasi gempa bumi, misalnya kajian tentang bagaimana konfigurasi sensor agar lebih cepat, tepat, dan akurat dalam memberikan, menyampaikan data dan informasi," paparnya.
Kemudian, lanjut dia, penguatan sistem monitoring kegempaan secara berkelanjutan dan komprehensif.
"Ini dilakukan oleh BMKG, kami terus memperkuat sistem monitoring dengan menambah peralatan, merapatkan jaringan, meningkatkan performa peralatan agar monitoring dapat berjalan secara berkelanjutan cepat, tepat, dan akurat," kata Dwikorita.
Ia menambahkan, untuk memperkuat sistem mitigasi bencana gempa bumi di Indonesia juga perlu memutakhirkan peta bahaya gempa bumi.
"Peta gempa bumi yang sudah 5 tahun sudah saatnya untuk dimutakhirkan lagi dengan perkembangan lahan yang ada, perkembangan informasi yang ada, perkembangan teknologi yang ada," tuturnya.
Selain itu, juga perlu dilakukan penguatan kajian getaran tanah, serta penegakan peraturan pendukung sistem mitigasi gempa bumi.
"Mohon bantuan pemerintah daerah untuk ikut mengawasi menjaga agar peralatan yang ada ini jangan sampai dirusak atau dicuri," katanya.
Dwikorita menambahkan, edukasi, literasi, advokasi secara inklusif dan berkelanjutan juga menjadi langkah yang dapat memperkuat sistem mitigasi bencana gempa bumi di Indonesia.
"Jadi tidak hanya membangun sistem peringatan dini, tapi kita harus mampu memastikan masyarakat kita benar-benar mampu melakukan aksi dini bila peringatan dini telah disebarluaskan," ujar Dwikorita.
Baca juga: BMKG minta waspadai bangunan retak saat potensi gempa susulan
Baca juga: BMKG: Konstruksi bangunan terdampak gempa Banten tidak penuhi standar
Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2023
