Penangkapan ikan secara ilegal serta penyelundupan narkoba, hewan, dan minuman keras masih menjadi ancamanJakarta (ANTARA) - Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksdya TNI Aan Kurnia menyampaikan bahwa kuantitas ancaman keamanan laut di Indonesia pada 2022 mengalami penurunan di banding tahun-tahun sebelumnya.
Kendati demikian, Kepala Bakamla menekankan penangkapan ikan secara ilegal serta penyelundupan baik narkoba, hewan, maupun minuman keras masih menjadi ancaman prioritas yang harus ditanggulangi.
"Tak hanya itu, tahun 2023 perlu ada peningkatan kapasitas dan kapabilitas patroli bersama," ujar Aan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.
Hal itu disampaikan Kepala Bakamla saat menghadiri dan menyampaikan paparan dalam Forum Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum (KKPH) di Wilayah Perairan dan Yuridiksi Indonesia di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Jakarta, Senin.
Forum yang dipimpin Menkopolhukam Mahfud MD itu membahas mengenai situasi keamanan laut Indonesia, pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2022, serta rekomendasi terkait keamanan laut Indonesia guna menyinergikan paradigma dan komitmen para penegak hukum di laut.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bakamla turut menyampaikan proses rancangan peraturan presiden (R-Perpres) tentang kebijakan nasional keamanan lautan (jaknas kamla) telah sampai pada tahap harmonisasi.
Salah satunya, lanjut Kepala Bakamla, di bidang operasi, patroli bersama akan ditingkatkan menjadi 75 hari dengan penambahan sektor patroli di Laut Arafuru.
Kemudian dalam hal integrasi sistem informasi, Kepala Bakamla menyampaikan saat telah terpasang perangkat sistem informasi berbagi pakai di enam Kementerian/Lembaga Negara (K/L) dari target total 26 K/L pada 2024.
Forum KKPH Wilayah Perairan dan Yuridiksi Indonesia turut dihadiri perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Sekretaris Kabinet, TNI, Polri, Jaksa Agung, serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
Baca juga: Bakamla dan SPCG sepakat tingkatkan kerja sama
Baca juga: Kepala Bakamla tekankan penjagaan wilayah laut Indonesia
Pewarta: Gilang Galiartha
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2023
