Kementerian ATR/BPN dalami kepemilikan tanah di Depo Plumpang

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah mendalami kepemilikan tanah di sekitar Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara.

 

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto, dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, mengatakan pendalaman tersebut dilakukan oleh pihaknya dengan memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan (Kakanta) Jakarta Utara untuk terjun langsung ke lokasi dan melakukan identifikasi kepemilikan tanah itu.

 

"Kemarin, Kakanta Jakarta Utara sudah saya perintahkan untuk langsung ke lapangan mengidentifikasi mana (tanah) yang punya rakyat, mana yang punya Pertamina, mana punya PT (pihak swasta). Silakan diukur, kemudian hasilnya nanti dilaporkan ke saya," ucap Hadi.

 

Ia lalu mengatakan hasil identifikasi kepemilikan lahan itu akan segera disampaikan kepada masyarakat setempat sehingga mereka dapat memperoleh kepastian mengenai legalitas tanah tempat permukimannya.

 

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN Himawan Arief Sugoto menyampaikan persoalan tanah di Depo Pertamina Plumpang telah mendapat perhatian pemerintah sejak dahulu, terutama mengenai kawasan di sekitarnya yang dipadati pemukiman penduduk.

 

"Kami akan cek kalau itu tanah masyarakat, maka akan ada program penlok (penetapan lokasi), pengadaan tanah. Tapi kalau itu tanahnya Pertamina, akan ada ketentuan lain yang akan kami bahas nanti dengan Pertamina," kata Himawan.

 

Ia pun mengatakan area di sekitar di depo tersebut sudah sepatutnya dibangun zona penyangga guna mengantisipasi terjadinya kebakaran.

 

Sebelumnya, Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, mengalami kebakaran pada Jumat (3/3) sekitar pukul 20.00 WIB. Kemudian, api bisa dijinakkan sekitar pukul 23.00 WIB.

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta menerjunkan sebanyak 52 unit mobil pemadam dan sekitar 250 personel untuk membantu proses pemadaman di lokasi.