JAKARTA, 14 November 2012 (ANTARA/Medianet International-AsiaNet) --
LSM perdagangan bebas World Growth mengatakan bahwa penangguhan oleh Uni Eropa dalam menyelesaikan perjanjian bilateral mengenai pembalakan ilegal (illegal logging) dengan Indonesia mempertaruhkan lebih dari 18 juta mata pencaharian. Dalam laporan baru yang diterbitkan hari ini, kelompok tersebut menyatakan Indonesia berhak mempertimbangkan pembalasan ekonomi.
"Indonesia menandatangani perjanjian dengan Uni Eropa untuk menunjukkan ekspor kayunya ke Uni Eropa sah sebagai bagian dari tindakan terhadap pembalakan ilegal," kata Duta Besar Ketua World Growth Alan Oxley. "Menurut 'Voluntary Partnership Agreement' (VPA) ini, Indonesia telah memenuhi persyaratan Uni Eropa dengan biaya besar. Namun, Uni Eropa telah menunda VPA pada tahap akhir dan pejabat kehutanan Indonesia sekarang bertanya-tanya."
Oxley mengatakan Uni Eropa tampaknya menangguhkan perjanjian ini sampai Peraturan Kayu Uni Eropa yang lebih ketat mulai berlaku bulan Maret 2013. Undang-undang baru ini akan membatasi impor kayu dari negara-negara tanpa perjanjian VPA. Undang-undang baru tersebut akan mengharuskan ekspor Indonesia memenuhi serangkaian aturan lain di samping persyaratan VPA.
"Persyaratan Uni Eropa untuk VPA membebankan biaya yang signifikan terhadap perusahaan," ujar Oxley. "Penelitian Uni Eropa mengungkapkan bahwa sektor perkayuan Indonesia akan kehilangan lebih dari 12 persen nilai tambah. Uni Eropa juga menyatakan bahwa meminta kesiapan banyak perusahaan kayu kecil di Indonesia sulit. Aturan baru dan penangguhan atas VPA akan meningkatkan biaya bagi perusahaan ini dan menyebabkan ekspor tak menentu."
"Banyak yang dipertaruhkan. Ekspor produk kayu dan kertas Indonesia ke Uni Eropa menghasilkan hampir Rp 1,3 miliar pada tahun 2011. Lebih dari 18 juta orang bekerja di perusahaan kayu kecil yang dikelola oleh keluarga di Indonesia."
Oxley mengatakan bahwa pembenaran resmi Uni Eropa atas tindakan itu adalah perlindungan lingkungan. Beliau juga menyatakan jelas bahwa langkah tersebut melindungi perusahaan Eropa yang tidak dapat bersaing dengan impor dari produsen Indonesia yang lebih efisien.
"Perusahaan Uni Eropa telah berkampanye untuk memblokir impor kayu dan kertas dari Indonesia. Mereka telah bersekutu dengan LSM seperti WWF dan Greenpeace, yang menekan perusahaan Barat untuk memboikot produk Indonesia. Pengumuman oleh Disney pekan lalu untuk berhenti membeli kertas Indonesia merupakan kasus yang tepat." Oxley mengatakan sikap Eropa tampaknya mengabaikan tindakan Indonesia dalam pembalakan liar, yang telah berkurang sebanyak 75 persen menurut salah satu perkiraan.
Oxley mengungkapkan bahwa kebijakan baru ini mungkin melanggar undang-undang perdagangan global, dan Indonesia berhak mempertimbangkan pembalasan ekonomi terhadap impor dari Eropa jika keprihatinan diabaikan.
"Presiden Uni Eropa Barroso membatalkan kunjungan ke Indonesia pekan lalu karena Uni Eropa mengalami masalah fiskal. Tetapi banyak perusahaan Eropa diuntungkan dari pertumbuhan kuat di Indonesia, dan Uni Eropa harus memprioritaskan perdagangan dengan Indonesia -- ia tidak boleh membiarkan salah satu industri ekspor utama Indonesia tak menentu."
Baca laporan ini di: http://worldgrowth.org/site/wp-content/uploads/2012/11/WG_FLEGT_2012_final.pdf
Hubungi World Growth di media@worldgrowth.org atau +61 9614 8022
SUMBER: World Growth
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2012
