"Terkait PAD, awalnya saya perbaiki data. Pertama awal menjabat gubernur PAD Provinsi Kalbar Rp1,9 triliun di tahun 2018. Alhamdulillah sekarang sudah mencapai Rp3,2 triliun, bahkan kita targetkan Rp3,4 triliun," kata Sutarmidji saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Hulu, Senin.
Menurutnya, hal itu semua bisa dicapai karena mempunyai data yang valid.
Dirinya mencontohkan, awal dirinya menjabat Pajak Air Permukaan di Kalbar hanya Rp600 juta sampai Rp2 milyar dan sekarang sudah Rp18 miliar. Tata kelola aset hanya Rp600 juta atau paling tinggi Rp1 miliar, sekarang realisasi pendapatan dari aset sudah mencapai Rp41 miliar, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) hanya Rp21 miliar, kemudian naik menjadi Rp34 miliar.
"Jadi data itu sangat penting, walaupun masih belum 100 persen akurat,paling tidak mendekati," tuturnya.
Menurutnya, Bappeda tak bisa menyusun program kalau data tidak valid. Sehingga saat ini kemampuan fiskal kita termasuk tinggi, 54 persen sudah berasal dari PAD.
Tidak hanya itu, terkait penyelenggaraan pemerintahan desa, Sutarmidji berpesan agar para stakeholder termasuk juga legislatif agar mendukung program-program pembangunan di desa agar dapat mendongkrak indeks membangun(IDM).
"IDM harus menjadi perhatian kita semua, karena awal kepemimpinan saya hanya ada satu desa mandiri, sekarang sudah lebih dari 500 di Kalbar. Kita harus berkolaborasi, terutama juga legislatif dengan mengarahkan pokok-pokok pikiran untuk menuntaskan 54 indikator IDM tersebut," katanya.
Kegiatan musrenbang ini dirangkaikan dengan penyerahan motor(reward) sebanyak 53 unit kendaraan roda dua kepada desa yang telah mencapai status desa mandiri di Kabupaten Kapuas Hulu, serta dana hibah Pemerintah Provinsi Kalbar kepada 10 rumah ibadah senilai Rp730 juta.
Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2023
