pariwisata alam menjadi salah satu backbone yang kita harapkanJakarta (ANTARA) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengingatkan para pemangku kepentingan untuk dapat mengembangkan tata kelola pariwisata yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
Wakil Menteri LHK Alue Dohong mengatakan bahwa sektor pariwisata alam menjadi bagian penting dari strategi untuk membangun ekonomi hijau.
"Kita harus memikirkan kesehatan ekosistem dan keberlanjutan sumber daya alam termasuk objek-objek wisata. Kita ingin generasi mendatang melihat hal yang sama dan kualitas yang sama, seperti (kondisi) yang kita nikmati saat ini," ujarnya dalam forum diskusi bertajuk investasi hijau dalam pembangunan wisata berkelanjutan yang dikutip di Jakarta, Rabu.
Alue menuturkan penguatan tradisi dan kearifan lokal yang multikultur dapat digunakan untuk memperkuat pengelolaan daya tarik lingkungan alam dan budaya, serta menyesuaikan standar internasional.
Baca juga: Lampung pacu pengembangan agrowisata, tumbuhkan wisata berkelanjutan
Baca juga: Turis mendukung wisata hijau tapi enggan membayar lebih
Menurutnya, pariwisata berkelanjutan yang sekarang mulai diterapkan bisa menjadi tulang punggung bagi ekonomi Indonesia. Apalagi tepat usia 100 tahun kemerdekaan Indonesia, pada 2045, negara ini diproyeksikan menduduki peringkat lima ekonomi terbesar dunia.
"Sektor pariwisata alam menjadi salah satu backbone yang kita harapkan," ujar Alue.
Melalui Forum G20 di Bali pada 2022 lalu, Pemerintah Indonesia mendorong agar pariwisata berkelanjutan bisa membangkitkan kembali sektor pariwisata dan industri kreatif lokal usai pandemi.
Bahkan, pariwisata berkelanjutan ditargetkan bisa membuka hingga tiga juta lapangan kerja.
Alue bercerita bahwa sektor pariwisata di Bali khususnya, marak terjadi pengalihan kepemilikan dari masyarakat lokal ke pemilik warga negara asing.
Baca juga: Menparekraf mendorong kembangkan pariwisata inklusif dan berkelanjutan
Menurutnya, pariwisata berkelanjutan yang sekarang mulai diterapkan bisa menjadi tulang punggung bagi ekonomi Indonesia. Apalagi tepat usia 100 tahun kemerdekaan Indonesia, pada 2045, negara ini diproyeksikan menduduki peringkat lima ekonomi terbesar dunia.
"Sektor pariwisata alam menjadi salah satu backbone yang kita harapkan," ujar Alue.
Melalui Forum G20 di Bali pada 2022 lalu, Pemerintah Indonesia mendorong agar pariwisata berkelanjutan bisa membangkitkan kembali sektor pariwisata dan industri kreatif lokal usai pandemi.
Bahkan, pariwisata berkelanjutan ditargetkan bisa membuka hingga tiga juta lapangan kerja.
Alue bercerita bahwa sektor pariwisata di Bali khususnya, marak terjadi pengalihan kepemilikan dari masyarakat lokal ke pemilik warga negara asing.
Baca juga: Menparekraf mendorong kembangkan pariwisata inklusif dan berkelanjutan
Baca juga: Potensi Jakarta Utara dalam wisata berkelanjutan
Ia mengingatkan semua pihak untuk berhati-hati terhadap kasus tersebut.
"Sektor seperti ini rawan diambil alih karena sektor pariwisata melibatkan mobilitas manusia, dan tentunya rawan terjadi pengalih kekuasaan,” ungkap Alue.
Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa target pariwisata berkelanjutan tentu tidak akan berjalan dengan baik bila terjadi banyak hambatan dari faktor yang tidak direncanakan sebelumnya. Interaksi antarmasyarakat asing dan lokal perlu ditinjau lebih lanjut sebagai dasar rancangan preventif kasus tersebut.
Kepala Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada, Pramono Hadi, mengungkapkan keresahan utama ketika menghadapi isu lingkungan di bidang pariwisata, yaitu jika pembangunan ini tidak dilakukan dengan memperhatikan aspek berkelanjutan, maka lingkungan menjadi korban.
Dia berharap masyarakat dan pemangku kepentingan dapat lebih sadar dan berkontribusi dalam membangun tata kelola pariwisata yang berkelanjutan di Indonesia.
Baca juga: Presiden apresiasi inisiatif wisata edukasi alam penerima SK Hutsos
Baca juga: Perhutani komitmen perbaiki pengelolaan wisata alam
Ia mengingatkan semua pihak untuk berhati-hati terhadap kasus tersebut.
"Sektor seperti ini rawan diambil alih karena sektor pariwisata melibatkan mobilitas manusia, dan tentunya rawan terjadi pengalih kekuasaan,” ungkap Alue.
Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa target pariwisata berkelanjutan tentu tidak akan berjalan dengan baik bila terjadi banyak hambatan dari faktor yang tidak direncanakan sebelumnya. Interaksi antarmasyarakat asing dan lokal perlu ditinjau lebih lanjut sebagai dasar rancangan preventif kasus tersebut.
Kepala Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada, Pramono Hadi, mengungkapkan keresahan utama ketika menghadapi isu lingkungan di bidang pariwisata, yaitu jika pembangunan ini tidak dilakukan dengan memperhatikan aspek berkelanjutan, maka lingkungan menjadi korban.
Dia berharap masyarakat dan pemangku kepentingan dapat lebih sadar dan berkontribusi dalam membangun tata kelola pariwisata yang berkelanjutan di Indonesia.
Baca juga: Presiden apresiasi inisiatif wisata edukasi alam penerima SK Hutsos
Baca juga: Perhutani komitmen perbaiki pengelolaan wisata alam
Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2023
