Wamendagri dorong percepatan realisasi APBD kembangkan perekonomian

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo mendorong pemerintah daerah mempercepat realisasi APBD untuk mengembangkan perekonomian daerah mereka masing-masing.

"Dengan lancarnya belanja APBD tersebut, akan mendorong belanja pihak swasta sehingga perekonomian daerah akan berkembang,” ujar Wempi dalam acara APBD Award dan Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah Tahun 2023 di Jakarta, Kamis, sebagaimana dikutip dari siaran pers.

Lebih lanjut, Wempi menyampaikan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan Kemendagri, lambatnya realisasi belanja APBD pada tahun anggaran 2022 disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti pelaksanaan lelang yang terlambat.

Faktor lainnya, tambah dia, perencanaan rancangan bangun rinci atau detail engineering design pada tahun anggaran yang sama dengan kegiatan fisik. Dengan demikian, apabila pelaksanaan rancangan bangun rinci itu terlambat, maka hal tersebut mengakibatkan kegiatan fisik juga terlambat.

Baca juga: Kemendagri beri penghargaan daerah dengan realisasi APBD tertinggi

Selain itu, ada pula faktor berkenaan dengan ketakutan dan kekhawatiran aparatur sipil negara (ASN) berurusan dengan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan kegiatan dan keterlambatan penyelesaian administrasi serta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

Lalu, adanya keterbatasan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang pengelolaan keuangan dan pengadaan barang/jasa serta kurangnya pemantauan dan evaluasi dari pimpinan daerah, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), dan satuan kerja daerah.

“Pada beberapa daerah, kepala OPD diwajibkan meminta izin dan menunggu persetujuan dari kepala daerah setiap akan melaksanakan kegiatan,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wempi menyampaikan sejumlah langkah yang perlu dilakukan pemerintah daerah demi mengoptimalkan capaian target belanja APBD. Di antaranya daerah perlu mempercepat belanja daerah melalui e-Katalog, e-Katalog Lokal, toko daring, serta penggunaan kartu kredit pemerintah daerah (KKPD).

Baca juga: Kemendagri minta daerah realisasikan APBD sejak awal tahun
Baca juga: Wamendagri tegaskan gerakan 10 juta bendera tak bebankan APBD