"Kelompok yang menggunakan kekayaan kekuatan atau oligarki yang menguasai dan menentukan arah survei untuk mempengaruhi persepsi publik terhadap popularitas peserta pemilu ini sebenarnya membahayakan kualitas demokrasi," kata Panji Suminar di Bengkulu, Rabu.
Survei-survei calon peserta pemilu semakin mendekati pesta demokrasi menurut dia semakin menjamur, namun yang menjadi persoalan adalah kualitas dan hasil survei yang dimunculkan oleh lembaga survei.
"Arah dukungan atau nasib calon dan partai politik malah ditentukan oleh hasil survei, memang tidak semuanya survei itu tidak baik, saya termasuk orang percaya dengan hasil survei apabila dilakukan dengan benar, transparan, dan independen," kata dia.
Baca juga: KPU RI wajibkan lembaga survei laporkan sumber dana
Baca juga: KPU RI wajibkan lembaga survei laporkan sumber dana
Dia menjelaskan ada dua kategori survei yang lazim dalam situasi pesta demokrasi, pertama survei internal yang digunakan kandidat untuk melihat kemungkinan dukungan dan basis massa potensial, hasil survei tersebut riil serta hanya konsumsi internal saja.
"Nah yang kedua, yakni eksternal, survei yang tujuannya untuk kepentingan politik popularitas, menaikkan popularitas itu yang membahayakan demokrasi karena survei tersebut dikonsumsi publik, sementara hasilnya sesuai keinginan yang meng-endorse survei," ucap dia.
Oleh karena itu, menurut dia bagi lembaga survei yang didanai oleh pihak-pihak luar maupun kandidat ataupun dari pihak-pihak yang berkepentingan mendukung peserta pemilu seharusnya transparan menyampaikan sumber pendanaan nya kepada masyarakat.
Manfaat transparansi tersebut menurut dia tentunya agar masyarakat tidak terjebak dengan hasil survei yang ternyata berasal dari oligarki survei.
"Jadi dalam rilis survei yang dipublikasikan, para lembaga survei juga harus transparan menyertakan informasi survei mereka didanai oleh siapa," ujar Panji Suminar.
Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2023
