Jakarta, 12/12 (ANTARA) - Ekosistem laut dan sumber daya perikanan  yang dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi semata, dengan mengabaikan lingkungan menyebabkan masyarakat pesisir semakin terjerat kemiskinan. Hal itu dikarenakan rusaknya sumber daya potensial. Padahal,  penempatan nilai - nilai ekologi lebih penting daripada perkembangan nilai ekonomi jangka pendek. Kemiskinan dan kerusakan ekologis merupakan salah satu faktor utama penyumbang kemiskinan Indonesia.  Menyadari hal ini,  KKP menjadikan paradigma blue economy sebagai  paham dalam pembangunan kelautan dan perikanan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.  Konsep ini dinilai mampu mengembangkan ekonomi masyarakat secara komprehensif yang bermuara pada tercapainya pembangunan nasional secara menyeluruh dan berkelanjutan. Hal itu diutarakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C.Sutardjo dalam acara discussion forum on blue economy di Jakarta, Rabu(12/12).

     Konsep blue economy  mampu menjadi jembatan antara nilai ekonomi, sosial dan lingkungan. Tentu saja, konsep itu akan bersinergi dengan pelaksanaan "triple track strategy" yakni, program pro - poor ( pengentasan kemiskinan ),  pro - growth ( pertumbuhan ), pro - job ( perekrutan tenaga kerja ) dan pro - environment ( pelestarian lingkungan ). Paradigma tersebut melengkapi konsep pembangunan berkelanjutan ( sustainable development ). Adapun prinsip utama dari pembangunan berkelanjutan adalah memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa blue economy merupakan motor utama pembangunan berkelanjutan. Paradigma tersebut,  ingin menghilangkan dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi terhadap lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam. Sehingga dapat dikatakan, paradigma blue economy tidak hanya menghitung nilai materi saja, tapi juga biaya sosial dan lingkungan.

     Di samping itu,. pengembangan aktivitas ekonomi  yang berbasiskan blue economy  yang diterapkan pada pesisir dan laut  akan terintegrasi dengan Integrated  Coastal Management ( ICM ). Model pengelolaan pesisir secara terpadu tersebut,  membutuhkan suatu pemetaan tata ruang laut ( zonasi ) secara spesifik. Lewat pemetaan kawasan tersebut maka stakeholder terkait dapat memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam dan lingkungan dengan efisien dan ramah lingkungan secara berkelanjutan.Perencanaan tata ruang secara terpadu bertujuan untuk melindungi sumber daya renewable dan non - renewable di sekitar lokasi eksploitasi sumber daya. Konsepsi ini pun mendapat lampu hijau, yakni telah diusulkannya sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) sektor kelautan dan perikanan 2013-2025.

     Alhasil, pemerintah akan menetapkan sejumlah daerah untuk dijadikan model pembangunan dengan konsep blue economy . Diharapkan pada 2013, berbagai daerah percontohan itu sudah berjalan dan bisa dilihat  keberhasilannya. Untuk kepulauan, Pulau Anambas ditunjuk sebagai model percontohan, untuk teluk  dpilihlah teluk Tomini,  untuk kawasan konservasi laut  ditetapkanlah Waktobi sedangkan pembangunan kelautan secara terpadu di  Nusa Tengara Timur.

     Dalam pembangunan industrialisasi kelautan dan perikanan blue economy berperan  untuk mensinergikan kebijakan ekonomi, infrastruktur, sistem investasi , bisnis, serta menciptakan nilai tambah dan produktivitas. Blue Economy ini mampu menjadi referensi atas model pembangunan kelautan dan perikanan berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat, yang menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya alam dengan mengikuti pola efisiensi alam namun menghasil produk dan nilai lebih besar, tanpa limbah, dan kepedulian social ( social inclusiveness ). Blue Economy adalah sebuah model bisnis yang mampu melipat-gandakan pendapatan diikuti dengan dampak penyerapan tenaga kerja dan peningkatkan nilai tambah. Paradigma ini dapat mengoptimalkan sumber daya kelautan dan perikanan dengan mengolah limbah dari satu produk menjadi bahan baku bagi produk  lain dan mampu menghasilkan lebih banyak produk turunan ( zero waste ).  Bahkan pendapatan dari produk - produk turunan tersebut diharapkan dapat memberikan hasil jauh lebih besar dari produk awal, termasuk di dalamnya diversifikasi produk, sistem produksi, pemanfaatan teknologi, financial engineering, dan menciptakan pasar baru bagi produk - produk yang dihasilkan.

     Dunia usaha pun sebenarnya sebagian sudah menerapkan konsep ini, seperti sebuah pabrik pengolahan ikan nila di Sumatera Utara dan satu lagi di  Jawa tengah. Kedua pabrik tersebut telah memberlakukan zero waste di mana kepala ikan nila dimanfaatkan untuk bahan kosmetik, ekor ikan digunakan untuk membuat bakso dan darah ikan dijadikan keripik. Konsep perkembangan dari satu produk ke berbagai produk turunan inilah yang akan terus dipacu dalam mengimplementasikan konsepsi  tersebut.

     Indonesia sesungguhnya sangat ideal dalam menerapkan konsep blue economy. Sebab sebagian besar luas negara ini terdiri dari laut, dengan kekayaan yang begitu besarnya.  Jika sumber daya alam ( SDA ) itu mampu dikelola dengan baik dengan dibarengi penerapan prinsip blue economy, maka ekonomi Indonesia diproyeksikan menjadi semakin kuat. Potensi bisnis dari pengembangan blue economy di sektor kelautan dan perikanan mencapai 1,2 triliun dolar. Potensi itu dikalkulasikan berdasarkan besarnya potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki indonesia. Yakni potensi perikanan tangkap mencapai 6,5 juta ton ikan per tahun, potensi lahan budidaya laut lebih dari 12 juta ha. Di sisi lainnya, Sebanyak 70 persen dari 60 cekungan migas indonesia berada di laut dengan cadangan minyak bumi sebesar 9,1 miliar barrel. Selain itu, sekitar 80 persen industri dan 59 persen kota berada di wilayah pesisir. Begitu pun dengan pariwisata, Sebagian besar obyek wisata terkait dengan potensi pantai dan keindahan laut.

     Bahkan, beberapa negara sudah mengecap manisnya  dengan menerapkan konsep ini sebagai bagian dari kebijakannya. Seperti,  Maroko, Kolombia, Afrika Selatan dan Spanyol. Keberhasilan itu ditunjukkan dengan masih lestarinya sumber daya alam dan masyarakat yang mampu menciptakan sumber pendapatan baru.

     Untuk keterangan lebih lanjut silakan menghubungi Indra Sakti, SE, MM, Kepala Pusat data, statistik  dan Informasi,Kementerian Kelautan dan Perikanan (HP. 0818159705)


Pewarta: Masnang
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2012