Kantor PSSI dijaga aparat keamanan

Kantor PSSI ini milik negara, bukan milik perorangan. Jika ada pihak yang ingin mengambil alih PSSI harus melalui mekanisme yang benar."

Jakarta (ANTARA News) - Kantor PSSI yang berada di areal Gelora Bung Karno Jakarta, Rabu, tetap dalam penjagaan aparat keamanan seiring adanya rencana pengambilalihan oleh Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia (KPSI).

Hanya saja penjagaan tidak dilakukan di depan kantor federasi sepak bola Indonesia itu. Aparat dari Kepolisian Polda Metro Jaya itu hanya terlihat di sekitar kantor berikut peralatan pengendali massa yang masih tertata rapi di dalam kendaraan.

Justru yang berjaga-jaga didepan Kantor PSSI adalah massa dari Pusat Hubungan Masyarakat (PHM) Kalimantan Timur (Kaltim). Mereka terlibat bergerombol dipintu gerbang maupun didepan kantor PSSI di bawah pimpinan Djohar Arifin Husin ini.

"Kami hanya melakukan tindakan antisipasi saja. Kami di sini hanya bersiaga dengan damai," Kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PHM, Udin Mulyono.

Dengan adanya massa yang berjaga di depan Kantor PSSI, pintu utama menuju kantor federasi sepak bola Indonesia dikunci dari dalam. Hanya saja aktifitas administrasi tetap berjalan seperti biasa.

"Kantor PSSI ini milik negara, bukan milik perorangan. Jika ada pihak yang ingin mengambil alih PSSI harus melalui mekanisme yang benar. Kalau tidak, dapat dianggap perbuatan melanggar hukum," kata pemilik klub Bontang FC itu.

Wacana pengambilalihan Kantor PSSI ini merebak kepermukaan menyusul hasil Kongres Biasa KPSI di Hotel Sultan Jakarta, Senin (10/12). Hanya saja hingga saat ini rencana itu belum terealisasi terbukti PSSI di  bawah pimpinan Djohar Arifin Husin tetap berkantor ditempat semula.

Kongres Biasa KPSI yang diklaim diikuti 83 pemilik suara Kongres Luar Biasa (KLB) Solo ini selain menghasilkan wacana pengambilalihan Kantor PSSI juga melakukan revisi statuta dan penyatuan kompetisi antara Indonesia Premier League (IPL) dan Indonesia Super League (ISL).

Kongres yang sama juga dilakukan oleh PSSI di bawah pimpinan Djohar Arifin Husin, hanya saja Kongres Luar Biasa itu dilakukan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Senin (10/12).

Ada beberapa keputusan yang dihasilkan meski KLB yang dihadiri oleh perwakilan AFC dan FIFA ini hanya berlangsung 30 menit diantaranya membatalkan Nota Kesepahaman Kuala Lumpur, pembubaran Komite Bersama PSSI-KPSI dan menerima pengembalian empat anggota Komite Eksekutif PSSI dengan syarat harus meminta maaf.

Dengan dilakukannya dua kongres ini proses penyelesaian polemik kembali mentah. Bahkan dengan kasus ini Indonesia terancam mendapatkan sanksi dari FIFA. Kasus Indonesia ini akan dibahas di Jepang, Jumat (14/12).

Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2012