Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mendorong pihak terkait untuk membuat strategi kampanye positif terhadap industri kelapa sawit nasional yang selama ini dituding sebagai penyebab perubahan iklim.

Demikian disampaikan Wapres dalam sambutan sekaligus arahannya pada acara Pengukuhan Pengurus Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Periode 2023-2028 di Istana Wakil Presiden Jakarta, Rabu.

“Produksi CPO Indonesia yang sangat besar memunculkan kampanye negatif yang menuduh kelapa sawit sebagai penyebab terjadinya perubahan iklim. Tentu ini menjadi tugas bersama Pemerintah, pengusaha kelapa sawit, petani kelapa sawit, beserta semua stakeholder terkait untuk menyusun strategi dan melakukan kampanye positif guna menekan isu tersebut,” ujar Wapres.

Dia mengatakan tantangan global semakin menguat sejak Indonesia menjadi produsen utama kelapa sawit (CPO) dunia pada tahun 2006.

Indonesia mendapat berkah besar karena permintaan produk olahan kelapa sawit yang terus meningkat, namun hal itu memunculkan kampanye negatif terhadap industri sawit nasional.

Menurutnya, argumen utama dari kampanye negatif tersebut kelapa sawit nasional dianggap merusak lingkungan, merusak hutan, menyerap banyak air, menyebabkan pemanasan global, merusak lahan gambut, dan minyak yang dihasilkan mengandung lemak.

Wapres menyampaikan seluruh pihak terkait harus dapat mengomunikasikan informasi dan kebijakan secara efektif, serta membuktikan bahwa upaya pengembangan industri kelapa sawit nasional tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan dan ramah lingkungan.

Adapun Wapres pada pertemuan forum lingkungan hidup internasional COP 27 November 2022 telah menyampaikan pernyataan Indonesia salah satunya, Indonesia terus berupaya untuk leading by example atau memimpin dan memberi contoh terkait kelapa sawit.

Baca juga: Wapres minta perusahaan sawit besar memperkuat kemitraan petani

“Kebijakan yang kita (pemerintah) ambil antara lain memperbarui 'Nationally Determined Contribution' atau 'Enhanced Nationally Determined Contribution' (Enhanced NDC) yang memuat peningkatan target penurunan emisi Indonesia,” jelas Wapres.

Dia menjelaskan target penurunan emisi karbon dengan kemampuan sendiri meningkat dari 29 persen menjadi 31,89 persen, dan target penurunan emisi karbon dengan dukungan internasional meningkat dari 41 persen menjadi 43,20 persen. Hal tersebut sesuai visi Indonesia untuk mencapai net-zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Dia menekankan komitmen Pemerintah Indonesia untuk penurunan emisi karbon jelas membutuhkan dukungan semua pihak.

Industri kelapa sawit dari hulu sampai hilir, menurutnya, mempunyai peranan penting untuk mencapai target pada tahun 2030. Transformasi industri kelapa sawit untuk menerapkan praktik berkelanjutan pun mutlak diperlukan.

Wapres menekankan instrumen kebijakan untuk mendorong praktik keberlanjutan di industri kelapa sawit telah tersedia, salah satunya Peraturan Presiden 44/2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia atau ISPO.

Baca juga: Wapres sebut sawit akan tetap jadi pilar penting ekonomi nasional

Wapres mengatakan ISPO akan menaikkan daya saing sekaligus memperkuat upaya untuk mengakselerasi penurunan emisi karbon dari industri kelapa sawit Indonesia.

Berdasarkan perhitungan, katanya,  tutupan kebun sawit nasional seluas 16,38 juta hektar berkontribusi pada penyerapan 2,2 miliar ton CO2 setiap tahun.

Selain itu, program biodiesel atau B30 untuk mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil telah mengurangi emisi gas rumah kaca sekitar 29,5 juta ton setara CO2 di tahun 2022.

“Artinya, kontribusi kebun sawit nasional ternyata cukup besar dalam pengendalian perubahan iklim. Jika fakta-fakta tersebut terkomunikasikan dengan baik, maka diharapkan masyarakat internasional khususnya akan lebih memahami sehingga dapat menekan kampanye negatif terhadap industri kelapa sawit,” jelas Wapres.

Dia meminta pengurus baru Gapki untuk lebih memperkokoh peran dalam mewujudkan perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan pada tahun 2024, serta membantu penyelesaian pekerjaan rumah seperti peningkatan produktivitas, kampanye negatif, gangguan usaha dan konflik, hilirisasi, maupun hambatan akses pasar di negara tujuan ekspor.

 

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2023