Dalam hal kualitas kesehatan masyarakat, Indonesia masih tertinggal. Sesuai hasil survei terakhir, posisi Indonesia nomor 2 paling rendah di Asia. Tentunya hal ini sangat memprihatinkan,"Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) mencanangkan perdesaan sehat di 158 kabupaten daerah tertinggal sebagai upaya mewujudkan Indonesia sejahtera.
"Kita bersinergi dengan Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) yang memiliki program desa sejahtera serta berbagai macam pihak yang terkait (kementerian kesehatan, PU, Pertanian, BUMN, BKKBN, BNPP dan Pemerintah Daerah)," kata Ketua Pelaksana Kegiatan dr. Hanibal Hamidi M.Kes yang juga Asisten Deputi Urusan Sumber Daya Kesehatan KPDT di Jakarta, Sabtu.
Kegiatan Pencanangan Perdesaan Sehat dan Desa Sejahtera dengan tema "Bersama Menuju Indonesia Sejahtera" dilaksanakan di Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, oleh Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faishal Zaini dan dihadiri sembilan istri menteri pada Sabtu.
Saat dihubungi wartawan di Jakarta, Hanibal Hamidi mengatakan, program ini ditujukan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daerah terutama di kabupaten yang berbatasan dengan negara lain.
Hanibal menjelaskan, komitmen pemerintah terhadap isu kesehatan sebagai bagian yang sangat penting bagi terwujudnya desa sejahtera.
"Dalam hal kualitas kesehatan masyarakat, Indonesia masih tertinggal. Sesuai hasil survei terakhir, posisi Indonesia nomor 2 paling rendah di Asia. Tentunya hal ini sangat memprihatinkan," kata Hanibal.
Hal ini, kata Hanibal, disebabkan masih tingginya angka kematian ibu dan bayi, terutama di daerah tertinggal.
Ia mengatakan, kebijakan Perdesaan Sehat diprioritaskan pada penjaminan dan penyediaan faktor penentu kualitas kesehatan yakni dokter puskesmas, bidan sesa, air bersih, sanitasi, dan gizi yang seimbang terutama bagi ibu hamil, ibu menyusui, bayi, dan balita, dengan jumlah desa yang disasar sebanyak 9.497 desa di 84 Kabupaten.
"Faktor penentu itu yang kami sebut sebagai 5 Pilar Perdesaan Sehat," ujar dia.
Dia memastikan jumlah SDM dokter maupun bidan cukup. Yang menjadi masalah selama ini adalah terjadi penumpukan SDM di daerah tertentu.
"Agar mereka bisa menyebar, tentunya harus ada kebijakan redistribusi serta diikuti dengan peningkatan komitmen dan motivasi para dokter puskesmas dan atau bidan desa tersebut melaului pemberian insentif yang cukup, sarana dan prasarana kerja yang baik, biaya operasional yang proporsional, sistim karier yang berpihaka pada yang bertugas di daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik," kata dia.
Hanibal mengakui, dari anggaran KPDT 2013 sebesar Rp2 triliun, dana untuk program kesehatan sekitar Rp164 miliar. Karena itu, agar program yang dicanangkan bisa terealisasi, harus didukung kebijkan yang tepat serta didukung komitmen dan aksi keberpihakan seluruh pihak yang juga diamanahkan untuk pencapaian sasaran Prioitas nasional 10, daerah tertinggal, terdepan, terluar san paca konlik.
Pencanangan Perdesaan Sehat dan Desa Sejahtera ini dirangkai dengan beberapa kegiatan bakti sosial antara lain operasi katarak, bibir sumbing, sunatan, pengobatan umum, pengobatan gigi, operasi kecil, penyuluhan narkoba dan penanaman pohon serta pemberian bantuan sosial di beberapa perdesaan antara lain Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Sanggau.
Melalui kegiatan ini diharapkan memberi dampak pada terwujudnya percepatan pembangunan kualitas kesehatan dan kesejahteraan Masyarakat perdesaan di daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik sesuai tema Bersama menuju Indonesia Sejahtera," katanya.
(G001/R007)
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2012
