"Untuk masalah THR tahun ini kita menerima enam pengaduan," kata Kepala Disnakermobduk Aceh Akmil Husen saat mengikuti aksi damai bersama aliansi buruh Aceh dalam rangka memperingati hari buruh se-dunia 2023, di Banda Aceh, Senin.
Baca juga: FSPMI desak Disnaker Aceh tindak perusahaan tak bayar THR
Ia menyebutkan enam perusahaan yang dilaporkan tidak membayar THR tersebut, yakni dari Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Timur dan Nagan Raya.
Menanggapi laporan tersebut, pihaknya telah menurunkan tim pengawasan serta penyelidikan ke perusahaan tersebut, sehingga diketahui bagaimana sebenarnya yang terjadi.
"Laporan perusahaan yang tidak membayarkan THR tersebut, termasuk perusahaan kelapa sawit, mudah-mudahan tim pengawas nanti dapat memberi laporan awal bulan ini," ujarnya.
Baca juga: Disnakermobduk Aceh buka Posko Satgas THR
Baca juga: Perusahaan di Banda Aceh diminta bayar THR lebih cepat
Selain itu, lanjut Akmil, saat ini Pemerintah Aceh bersama DPRA juga sedang melakukan revisi terhadap Qanun Aceh tentang Ketenagakerjaan, dan sudah masuk dalam program legislasi daerah (Prolegda) prioritas 2023.
"Alhamdulillah, tahun ini masuk ke Prolegda dan segera ditetapkan. Dalam qanun ini kita masukkan semua aspirasi dari para buruh, dan nanti kita duduk bersama lagi membahasnya," kata Akmil Husen.
Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2023
