Menurut Arsjad, berbagai isu prioritas dan program ASEAN-BAC sejalan dengan agenda Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) yang berkomitmen untuk mewujudkan kawasan perekonomian yang inklusif, inovatif, dan mengedepankan konsep berkelanjutan pada negara di kawasan.
"Pembangunan berkelanjutan erat kaitannya dengan adanya inisiasi net zero emission dalam berbagai sektor seperti perdagangan dan industri. Melalui ASEAN-BAC tahun ini, kami mendorong agar usaha dekarbonisasi industri segera tercapai," ujar Arsjad melalui keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.
Ketua Umum Kadin Indonesia ini, mengatakan APEC-BAC dapat turut serta dalam membantu memberikan masukan dan pemahaman dalam menjalankan inisiatif program dari ASEAN-BAC.
Sebagai lembaga dengan akses sumber daya dan pembiayaan yang luas, APEC-BAC dapat menjadi mitra strategis untuk memperkuat mitigasi perubahan iklim di kawasan ASEAN. ASEAN BAC
Dalam konteks global, perubahan iklim menjadi isu yang semakin mendesak dan perlu diatasi secara serius. Oleh karenanya, upaya mitigasi perubahan iklim yang dilakukan oleh ASEAN-BAC dan didukung oleh APEC-BAC menjadi sangat penting untuk mendorong pembangunan berkelanjutan yang lebih baik di kawasan ASEAN serta dunia.
Delegasi ASEAN-BAC juga melakukan pertemuan dengan pihak penting lainnya di Brunei Darussalam, termasuk dalam pertemuan untuk membahas proyek kerja sama pembangunan di Borneo yang perlu mengutamakan konsep berkelanjutan.
Menurut Arsjad, kesenjangan konektivitas antar wilayah di Borneo menjadi tantangan yang harus diselesaikan dan kerja sama antara pemerintah dan swasta didorong untuk membangun pertumbuhan industri dan ekonomi yang berkelanjutan.
Integrasi dengan Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) yang memiliki beberapa proyek pembangunan konektivitas seperti jalan tol Sarawak dan Sabah, perluasan Pelabuhan Internasional Bitung, proyek kota hijau di Kendari, dan inisiatif pembangunan lainnya seperti memulihkan konektivitas udara dan membuka rute laut baru sangatlah penting.
Isu deforestasi juga perlu diselesaikan dengan mengandalkan konsep hijau dalam pengembangan ekosistem industri energi baru terbarukan.
"Provinsi di Kalimantan yang menjadi bagian penting dari integrasi Borneo juga memiliki potensi untuk menjadi rantai pasok kendaraan listrik antar negara ASEAN dan dapat terintegrasi untuk ekosistem kendaraan listrik dan baterai," kata Arsjad.
Selain itu, Indonesia akan memindahkan ibu kota ke Kalimantan Utara yang mengusung konsep smart city atau bergantung pada pemanfaatan energi terbarukan agar Kalimantan mampu menjadi pusat ekonomi hijau di ASEAN.
"Indonesia sedang membangun kawasan ibu kota baru yang mampu memanfaatkan energi baru terbarukan, yaitu Ibu Kota Nusantara (IKN). Kami juga sedang membuat Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) yang menjadi pusat ekosistem industri dan energi hijau kami. Untuk itu, kami mengundang Brunei agar bisa ambil bagian dalam pengembangan kawasan ini," ujar Arsjad.
Wakil Ketua ASEAN-BAC Bernardino Vega berharap setiap inisiatif kerja sama dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan dengan sub-kawasan seperti Borneo melalui pembentukan Borneo Economic Council yang diharapkan merangkul semua stakeholders di Kalimantan.
"Kami juga berharap kelima isu prioritas dan delapan legacy project yang dibawa oleh ASEAN-BAC Indonesia tahun ini mampu diterima oleh seluruh negara," kata Dino.
Baca juga: Indonesia prioritaskan penguatan pilar sosbud ASEAN
Baca juga: Wagub NTT: Tiga tarian tradisional disiapkan sambut tamu KTT ASEAN
Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2023
