Hal itu disampaikan Ketua MPR menanggapi pernyataan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta yang memprediksi sekitar 40.000 orang pendatang hadir di Ibu Kota usai Lebaran 2023 atau naik 20 persen dibanding tahun sebelumnya.
"MPR menilai fenomena yang terjadi cenderung bertentangan dengan regulasi yang ada sehingga pemerintah perlu mengatur terobosan lebih lanjut," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.
Politisi yang akrab disapa Bamsoet itu meyakini pemerintah pusat melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Sosial harus bekerja bersama dengan pemerintah daerah untuk membuat terobosan dan strategi menanggulangi hal tersebut.
Bamsoet menilai laju urbanisasi terlalu cepat sehingga pemerintah daerah dan petugas harus melakukan penjagaan dan pemantauan yang ketat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
Dalam regulasi itu tertuang bahwa warga yang berpindah ke DKI Jakarta wajib untuk memiliki pekerjaan dan/atau jaminan tempat tinggal terlebih dahulu.
Ketua DPR RI periode 2018-2019 itu juga meminta Kemenaker bersama Balai Latihan Kerja (BLK) mengagendakan program-program pelatihan bagi masyarakat agar memiliki keterampilan untuk bekerja guna menciptakan lapangan kerja yang tidak semata-mata berpusat di wilayah Ibu Kota.
"Sehingga dapat meminimalisasi adanya pemikiran, khususnya pada generasi muda yang tumbuh di perdesaan, yang cenderung ingin mengejar pekerjaan yang berpotensi memberikan banyak penghasilan secara cepat, yang biasanya ada di daerah perkotaan," katanya.
Untuk itu, Bamsoet juga mendorong Kemenaker menggandeng para pengusaha untuk menciptakan inovasi pekerjaan bagi masyarakat di desa atau daerah yang tidak hanya terfokus di sektor pertanian.
"Sehingga utamanya generasi muda memiliki kesempatan untuk bisa mengembangkan diri dan bisa meningkatkan kesejahteraan dari sisi ekonomi," ujarnya.
Bamsoet menegaskan bahwa pemerintah harus serius dalam memperhatikan dan menangani permasalahan urbanisasi karena laju urbanisasi yang terlalu cepat dikhawatirkan menimbulkan lonjakan persoalan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
Sebelumnya, Kepala Disdukcapil DKI Budi Awaluddin pada 26 April 2023 menyampaikan prediksi kedatangan sekitar 40.000 orang pendatang baru di Ibu Kota setelah Lebaran 2023.
"Perkiraan kita ada penambahan sekitar 20 sampai 30 persen menjadi 36.000 sampai 40.000 pendatang baru," kata Budi.
Sementara Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pada 27 April 2023 menegaskan Pemerintah Provinsi DKI tidak menolak pendatang baru, tetapi berharap mereka sudah memiliki pekerjaan yang pasti.
Heru mengatakan pihaknya pernah menemukan pendatang baru yang berakhir menjadi pemulung di Ibu Kota sehingga akhirnya mengembalikan mereka ke daerah asalnya.
Pewarta: Gilang Galiartha
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2023
