Para juru runding internasional mendesak pihak-pihak yang bertikai di Sudan agar mengakhiri konflik yang sudah merenggut ratusan nyawa manusia dan memaksa puluhan orang lainnya melarikan diri ke luar negeri.
Menurut sebuah pernyataan bersama, Arab Saudi dan Amerika Serikat menyambut baik awal bagi "pembicaraan pra perundingan" antara angkatan bersenjata Sudan dan milisi Pasukan Dukungan Cepat (RSF). Mereka mendesak kedua belah pihak yang bersengketa agar aktif terlibat dan menyepakati gencatan senjata.
Kekuatan bagi Kebebasan dan Perubahan di Sudan --kelompok politik yang memajukan rencana dengan dukungan internasional mengenai transisi menuju pemerintahan sipil-- juga menyambut baik perundingan di Jeddah yang berlangsung pada Sabtu.
Pembicaraan rancangan Arab Saudi itu merupakan upaya sungguh-sungguh pertama dalam mengakhiri pertempuran yang telah melumpuhkan pemerintah Sudan dan membahayakan transisi politik negara itu setelah bertahun-tahun dilanda kerusuhan dan pemberontakan.
Konflik antara angkatan bersenjata Sudan pimpinan Abdel Fattah al-Burhan dan RSF, yang dipimpin Mohamed Hamdan Dagalo, terjadi 15 April lalu setelah kegagalan prakarsa dukungan internasional mengenai transisi yang melibatkan kalangan sipil.
Hamdan Dagalo adalah pemimpin milisi yang akrab disapa Hemedti.
Angkatan bersenjata Sudan mengungkapkan telah mengutus sebuah delegasi ke Jeddah pada Jumat malam (5/5) sebagai bagian dari prakarsa tersebut. RSF sejauh ini belum memastikan hadir.
Baca juga: RSF setuju perpanjang gencatan senjata 72 jam di Sudan
Kedua pihak yang bertikai juga menyatakan hanya akan membahas gencatan senjata kemanusiaan, bukan mengakhiri perang.
Meskipun sudah berulang kali sepakat gencatan senjata, pertempuran tidak menunjukkan tanda-tanda mereda.
Namun, stasiun penyiaran Sudan mengatakan tidak ada baku tembak di dalam dan sekitar Khartoum pada Sabtu dini hari.
Arab Saudi memiliki hubungan yang dekat baik dengan Burhan maupun Hemedti. Kedua orang ini mengirimkan pasukan guna membantu koalisi pimpinan Saudi dalam perang melawan kelompok Houthi di Yaman.
Saudi juga fokus kepada keamanan di Laut Merah yang juga tepi perbatasan Sudan. Laut Merah juga menjadi bagian dari sebuah rencana besar pembangunan ekonomi dan pariwisata yang disebut Visi Saudi 2030 dan jalur pelayaran strategis untuk ekspor minyak Saudi.
Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken pada Jumat membahas rencana pihak-pihak yang bertikai dalam mengendurkan ketegangan, kata Saudi.
Menurut sebuah dokumen yang terlihat pada Jumat, sekelompok negara yang dipimpin Inggris, Amerika Serikat, Jerman dan Norwegia meminta Dewan Hak Asasi Manusia PBB menggelar sidang darurat membahas krisis Sudan pekan depan.
Sumber: Reuters
Baca juga: Badan bantuan serukan dana dukung kebutuhan kemanusiaan krisis Sudan
Baca juga: UNHCR minta pemerintah tak kembalikan orang-orang ke Sudan
Penerjemah: Jafar M Sidik
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2023
