"Sekarang ini kita kan menghadapi ChatGPT, digitalisasi pendidikan, dengan pembelajaran yang luar biasa," kata Ketua Umum PB PGRI Prof. Dr. Unifah Rosyidi, di sela Halal Bihalal PGRI Jawa Tengah, di Semarang, Minggu.
Baca juga: CIPS tekankan pemberdayaan guru dukung digitalisasi pendidikan
Diakuinya, perkembangan teknologi di dunia pembelajaran yang sangat pesat harus diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia (SDM), yakni guru yang mumpuni jika tidak ingin peran guru tergantikan.
"Kalau tidak antisipatif, mereka (guru, red.) bisa tergantikan. Walaupun, sebenarnya guru enggak bisa digantikan, tetapi kan harus di-'endridge', ditingkatkan 'capacity'-nya," katanya.
Baca juga: Nadiem: Lebih dari 71 ribu sekolah formal terima bantuan TIK
Artinya, kata Unifah, guru harus difasilitasi bagaimana memiliki empati, mampu mengangkat, dan mendorong semangat anak didiknya yang tentunya tidak dimiliki oleh teknologi kecerdasan buatan.
"Tapi guru sendiri kan punya persoalan, seperti kesejahteraan, dan sebagainya. Kami 'committed' kepada guru PPPK, juga kepada guru-guru yang belum disertifikasi. Jadi, memang masih banyak persoalannya," katanya.
Baca juga: Airlangga minta Kadin akselerasi pendidikan digitalisasi di Indonesia
Namun, kata dia, PGRI terus berupaya memperjuangkan kesejahteraan guru dengan langkah yang konstruktif sehingga permasalahannya sedikit demi sedikit bisa terurai, seperti terkait 3.043 guru yang lulus tes PPPK tapi dibatalkan.
"Kami melakukan dialog konstruktif, misalnya 3.043 guru bisa diangkat berikutnya. Kemudian di PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Nomor 212 /PMK.07/2022 sudah tersedia gaji penuh dari pusat ke daerah," katanya.
Baca juga: LinkAja gandeng Eduku perkuat digitalisasi sektor pendidikan
Menurut dia, persoalan guru honorer belum bisa diangkat dari dulu bermuara pada persoalan gaji sehingga keberadaan PMK tersebut sekaligus menjamin bahwa gaji bagi guru yang diangkat PPPK sudah tersedia.
"Kami mengharapkan PGRI di semua tingkatan berkomunikasi secara efektif dengan pemerintah daerah. Jadi, dari dulu yang jadi masalah kan gaji. Sekarang, gaji kan sudah tersedia," tegasnya.
Baca juga: Refleksi Hari Pahlawan dalam dunia pendidikan dan Kampung Pancasila
Sertifikasi, kata dia, juga menjadi persoalan tersendiri karena banyak guru yang belum tersertifikasi karena prosesnya yang berbelit dan panjang sehingga diharapkan bisa disederhanakan.
"Pertama, kami mohon prosesnya disederhanakan, seperti di Dikti, pakai portofolio. Kan ada sistemnya. Terus yang kedua, kalau ada antrean panjang mereka diberikan tambahan agar merasa berdaya," pungkasnya.
Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2023
