BRIN modifikasi cuaca selama 12 hari di Jambi dan Sumsel

Operasi modifikasi cuaca dua wilayah itu dipusatkan di Bandara Sultan Thaha, Jambi. Kegiatan itu telah berlangsung sejak 3 Mei 2023 dan berlangsung selama 12 hari.

"Operasi teknologi modifikasi cuaca ini bertujuan untuk menambah simpanan air di kubah gambut yang berada di Jambi dan Sumatera Selatan sebagai upaya mengurangi dampak El Nino," kata Koordinator Laboratorium Pengelolaan Teknologi Modifikasi Cuaca BRIN Budi Harsoyo dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Baca juga: Pemerintah siapkan pencegahan kebakaran gambut lewat modifikasi cuaca

Budi berharap simpanan air yang terisi di kubah gambut mampu memperpendek periode kekeringan, sehingga mengurangi potensi kebakaran hutan dan lahan gambut di Jambi dan Sumatera Selatan.

"Kegiatan modifikasi cuaca itu memperoleh dukungan pembiayaan dari PT Wira Karya Sakti (APP Sinar Mas)," katanya.

Operasi itu terselenggara atas kerja sama antara BRIN, BMKG, dan TNI Angkatan Udara selaku tim pelaksana dengan didukung oleh sejumlah pemangku kepentingan terkait, antara lain KLHK, BRGM, BNPB, PT Angkasa Pura II serta Pemerintah Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan.

Baca juga: Ahli jelaskan peluang keberhasilan operasi teknologi modifikasi cuaca

Menurut dia, lima kali sorti penerbangan penyemaian awan telah dilakukan dengan tiga ton bahan semai NaCl. Kegiatan penyemaian garam ke angkasa itu menggunakan pesawat bernomor registrasi A-2104 milik TNI Angkatan Udara dari Skadron Udara IV Lanud Abdulrachman Saleh di Malang, Jawa Timur.

Budi menjelaskan pelaksana operasi modifikasi cuaca itu sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi kebakaran hutan dan lahan gambut pada 26 April 2023 lalu.

Pemerintah pusat telah menyusun jadwal perencanaan operasi modifikasi cuaca di sejumlah provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan gambut sebagai bentuk antisipasi El Nino.

Baca juga: Indonesia pakai teknologi modifikasi cuaca untuk cegah karhutla

Setelah dari Jambi dan Sumatera Selatan, pelaksanaan modifikasi cuaca akan dilanjutkan ke wilayah Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur dengan dukungan anggaran dari KLHK yang menggandeng Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), BRGM, dan BNPB.