MPR: Keakuratan data kependudukan penting untuk akselerasi pembangunan

 

"Pemanfaatan satu data kependudukan sangat penting diwujudkan agar proses pembangunan di berbagai bidang tepat sasaran," ujar Lestari dalam keterangan resminya, Selasa.

 

Adapun Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial dan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang dipakai Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan kerap mencatat jumlah orang miskin di satu daerah dengan jumlah yang berbeda.

Hal ini juga tidak jauh berbeda dengan data para penyandang disabilitas yang dimiliki pemerintah dan data dari sejumlah yayasan serta lembaga tempat di mana para penyandang disabilitas berhimpun.

 

Sementara Survei Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap jumlah penduduk miskin per September 2022 sebesar 26,36 juta orang. Kemudian, pada tahun yang sama penyandang disabilitas di Indonesia mencapai sekitar 22,5 juta orang.

 

Menurut Lestari, kondisi beragamnya data yang ada saat ini harus diakhiri dan segera diwujudkan satu data kependudukan yang akurat, melalui berbagai upaya pemutakhiran data.

 

Ia menilai satu data kependudukan yang akurat merupakan bagian dari faktor pendorong proses percepatan pembangunan di sejumlah bidang. Apalagi dalam hal pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di tanah air.

 

Sejumlah sektor, kata Lestari, membutuhkan ketepatan sasaran pembangunan dalam upaya mempercepat prosesnya, termasuk proses pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang fokus pembangunannya adalah manusia dengan beragam kondisinya.

 

"Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya jumlah penduduk, upaya pemutakhiran data kependudukan harus konsisten dilakukan secara periodik agar ketepatan sasaran pembangunan dapat terus ditingkatkan," tutupnya.

Baca juga: MPR minta Kemenkes fokus tangani lonjakan kasus campak di RI

Baca juga: MPR dorong pemerintah perhatikan isi tuntutan pada unjuk rasa PB IDI