...respons negara sudah harus diarahkan pada penguatan sistem kesehatan yang bersifat jangka panjang dan sistemik, mencakup enam komponen subsistem kesehatan menurut WHOJakarta (ANTARA) - Kantor Staf Presiden (KSP) mengatakan pemerintah saat ini beralih fokus pada penguatan sistem kesehatan nasional setelah Badan PBB untuk Kesehatan Dunia (WHO) mencabut status kedaruratan COVID-19.
“Pencabutan status PHEIC (Public Health Emergency of International Concern) COVID-19 oleh WHO artinya respons negara-negara anggota WHO atas COVID-19 tidak lagi mengikuti respons dalam situasi darurat, melainkan respons negara sudah harus diarahkan pada penguatan sistem kesehatan yang bersifat jangka panjang dan sistemik, mencakup enam komponen subsistem kesehatan menurut WHO,” kata Tenaga Ahli Utama KSP Dr dr Brian Sri Prahastuti di Jakarta, Selasa.
Pemerintah, kata Brian, memperkuat sistem kesehatan nasional untuk menjamin kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman pandemi pada masa datang.
Adapun enam komponen subsistem kesehatan menurut WHO antara lain upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, informasi kesehatan, dan tata kelola kesehatan.
Baca juga: Kemenkes: Tak ada batasan jelas, kapan pandemi berakhir
Brian mengatakan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sedang berproses melakukan transformasi kesehatan untuk memperkuat sistem kesehatan nasional yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional.
“Transformasi ini diperlukan karena ada perubahan kebutuhan kesehatan di era digital. Selain itu kemajuan ilmu pengetahuan di bidang kedokteran dan pengalaman Indonesia menghadapi pandemi COVID menjadikan transformasi ini tidak terelakkan,” ucapnya.
Pemerintah, ujar Brian, optimistis terhadap program transformasi kesehatan nasional. Hal itu karena Indonesia mampu menunjukkan kerja luar biasa dan respons cepat saat penanganan pandemi COVID-19.
Baca juga: KSP: SE Satgas Penanganan COVID-19 tegaskan pandemi belum selesai
Bahkan penanganan pandemi di Indonesia mendapatkan apresiasi dari Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yang disampaikan pada The 7th Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) pada Mei 2022 tahun lalu.
“Respons COVID-19 di Indonesia sejak awal sudah melakukan pendekatan yang komprehensif, karena selain memberikan respons di sektor kesehatan, pemerintah juga memikirkan perlindungan sosial dan ekonomi masyarakat,” kata Brian.
KSP aktif terlibat dalam penanganan COVID-19, bahkan sebelum gugus tugas terbentuk, yang salah satunya melalui operasionalisasi Program PINTER atau Pusat Informasi Terpadu, dan penyusunan enam protokol dasar kesehatan di tingkat masyarakat, fasilitas kesehatan, sekolah, kantor atau tempat kerja, transportasi umum, dan tempat umum seperti bandara.
Baca juga: Moeldoko jelaskan capaian pemerintah dalam penanganan COVID-19
Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2023
