Menurut Mahfud isu Myanmar sempat dibahas ketika dirinya memimpin Pertemuan Ke-26 Dewan Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN (APSC) di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Selasa.
"Tadi dibicarakan juga tentang sikap Myanmar yang tidak responsif terhadap seruan-seruan negara ASEAN lain sehingga tadi tidak hadir karena kita minta dulu sikapnya terhadap demokrasi bagaimana," kata Mahfud kepada wartawan saat menyambangi Media Center KTT Ke-42 ASEAN di Hotel Bintang Flores, Labuan Bajo, Selasa malam.
Mahfud menuturkan bahwa seluruh delegasi yang menghadiri Pertemuan Ke-26 menyadari bahwa situasi terkini kekuasaan junta militer di Myanmar kian terkikis.
Diperkirakan kekuasaan junta militer di Myanmar hanya berkisar 40-45 persen, sisanya terbagi ke suku-suku atau kelompok primordial.
Situasi tersebut, lanjut Mahfud, memang membuat keadaan di Myanmar menjadi semakin tidak mudah bagi junta militer.
"Justru karena tidak mudah mari kerja sama dengan negara-negara ASEAN. Kita bantu bersama-sama agar demokrasi bisa tumbuh dan masyarakat (Myanmar) bisa terlindungi haknya," kata Mahfud.
Sebelumnya, pada Senin (8/5), Presiden RI Joko Widodo menegaskan bahwa situasi terkini di Myanmar, termasuk serangan yang terjadi ketika Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan dan Penanggulangan Bencana (AHA Centre) hendak mengirimkan bantuan kemanusiaan, tidak akan menyurutkan tekad RI dan ASEAN dalam menyerukan penghentian kekerasan di Myanmar.
"Yang ingin saya tegaskan bahwa hal ini tidak akan menyurutkan tekad ASEAN dan Indonesia untuk menyerukan kembali hentikan kekerasan. Stop using force. Stop violence (Hentikan pengerahan pasukan. Hentikan kekerasan. red)," kata Jokowi.
Presiden Jokowi menegaskan bahwa kekerasan harus dihentikan karena pada akhirnya rakyat yang menjadi korban dari situasi tersebut.
"Kondisi ini tidak akan membuat siapa pun menang. Saya mengajak marilah kita duduk bersama, ciptakan ruang dialog untuk mencari solusi bersama," ujar Jokowi.
Baca juga: Myanmar diwakili pejabat Kemenlu dalam KTT ke-42 ASEAN
Baca juga: Presiden Jokowi kembali serukan penghentian kekerasan di Myanmar
Isu Myanmar menjadi salah satu yang akan dibahas dalam KTT ASEAN di Indonesia tahun ini.
ASEAN selama ini telah mengecualikan junta Myanmar dalam pertemuan-pertemuan tingkat tinggi organisasi kawasan tersebut.
Hal itu karena militer dianggap gagal menerapkan Konsensus Lima Poin, yakni sebuah rencana perdamaian yang diinisiasi oleh para pemimpin ASEAN pada April 2021 guna membantu mengakhiri konflik di Myanmar.
Tiga poin dari konsensus tersebut menyerukan penghentian kekerasan, dialog dengan semua pemangku kepentingan, dan menunjuk utusan khusus untuk memfasilitasi mediasi dan dialog.
Selain itu, konsensus tersebut juga mendesak junta untuk mengizinkan ASEAN untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Myanmar, serta mengizinkan utusan khusus ASEAN untuk mengunjungi dan bertemu dengan pemangku kepentingan di Myanmar.
Pewarta: Gilang Galiartha
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2023
