"Sistem mawah ini adalah bagi hasil dalam pembiayaan pengelolaan sumber daya alam seperti penambangan minerba. Persentase bagi hasilnya sesuai kesepakatan," kata Kepala Kantor Wilayah DJP Provinsi Aceh Imanul Hakim di Banda Aceh, Rabu.
Di Aceh, kata Imanul Hakim, banyak pertambangan mineral dan batu bara. Selama ini, pendapatan sektor pertambangan dari pajak daerah. Jika pendapatan dari pajak, tentu hasilnya tidak optimal.
Pemerintah Aceh, selaku pemilik sumber daya alam melalui badam usaha milik daerah bisa melakukan kerja sama pembiayaan bagi hasil. Pemerintah daerah menempatkan dana untuk pembiayaan. Dana tersebut bukan modal
"Misalnya, ada perusahaan tambang emas, menambang emas dengan kapasitas satu ton dengan biaya penambangan Rp10 miliar. Sebesar Rp2 miliar biayanya dari pemerintah daerah yang ditempatkan melalui badan usaha. Jadi satu ton emas dihasilkan, 200 kilogram menjadi milik pemerintah daerah," kata Imanul Hakim.
Jika pola mawah atau mudarabah tersebut diterapkan, pendapatan dari sektor pertambangan mineral dan batu bara tersebut bisa lebih optimal. Artinya, penerimaan daerah tidak hanya dari pajaknya, tetapi juga dari bagi hasil bisnis tambang.
"Saat ini, kami terus menyosialisasikan sistem pengelolaan sumber daya alam, khususnya pertambangan di Aceh secara mudarabah atau mawah. Dan Pemerintah Aceh juga setuju dengan penerapan dengan mawah atau mudarabah tersebut. Kini, tinggal menyusun regulasinya sebagai dasar hukum," kata Imanul Hakim.
Selain itu, Imanul Hakim juga menyarankan pemerintah daerah menertibkan penambangan emas rakyat seperti memberi legalitas. Jika, tambang emas rakyat tersebut legal, maka pengutipan pajaknya bisa dilakukan.
"Penambangan emas yang dikelola masyarakat tersebut apabila diberikan legalitasnya, tentu pemasukan pemerintah daerah dari sektor tambang bisa meningkatkan. Peningkatan pendapatan daerah tersebut juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat," kata Imanul Hakim.
Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2023
