Title 42 adalah suatu kebijakan kontroversial dari era Presiden Donald Trump yang diberlakukan sejak awal pandemi COVID-19 yang memungkinkan pihak berwenang dengan cepat menolak masuknya migran yang ditemui di perbatasan AS-Meksiko. Kebijakan itu berakhir pada Kamis malam (11/5) bersamaan dengan berakhirnya status darurat kesehatan COVID-19 nasional di AS.
Penyebab terbesar dari penurunan jumlah migran di perbatasan kedua negara diperkirakan adalah pemberlakuan kembali hukuman pidana untuk orang-orang yang masuk secara ilegal ke AS.
Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Alejandro Mayorkas mengatakan petugas patroli perbatasan mencatat penurunan 50 persen pada jumlah migran yang menyeberangi perbatasan itu sejak Kamis.
Pemberlakuan hukum pidana tersebut dilakukan saat pemerintahan Presiden Joe Biden beralih ke peraturan suaka baru yang bermaksud mencegah penyeberangan migran secara ilegal.
Mayorkas mengatakan ada 6.300 migran di perbatasan pada Jumat (12/5) dan 4.200 pada Sabtu (13/5). Meski demikian, ia memperingatkan bahwa kondisi itu baru awal dari penerapan aturan yang baru.
Dia mengaitkan pemberlakuan kembali hukuman pidana kepada migran yang masuk ke AS secara ilegal sebagai penyebab turunnya angka penyeberangan.
Kebijakan Title 42 yang diterapkan pada masa pandemi COVID-19 di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump itu memungkinkan otoritas mengusir migran dengan cepat tanpa proses suaka namun tidak menjatuhkan hukuman.
Biden, ketika ditanya mengenai situasi perbatasan saat mengendarai sepeda di dekat rumah liburan miliknya di Pantai Rehoboth, Delaware, mengatakan: "(Keadaan perbatasan) lebih baik dari yang kalian semua perkirakan".
Biden mengaku tidak memiliki rencana untuk mengunjungi perbatasan dalam waktu dekat.
Baca juga: Meksiko, AS kerja sama amankan perbatasan setelah Titel 42 berakhir
Kebijakan pemerintahan Biden mewajibkan para migran menjadwalkan janji temu layanan keimigrasian lewat sebuah aplikasi atau mencari perlindungan dari negara-negara yang mereka lewati dalam perjalanan menuju perbatasan AS.
Jika mereka tidak mengikuti proses tersebut dan tertangkap memasuki AS secara ilegal, mereka tidak diizinkan untuk mencoba kembali, bahkan dengan cara yang legal, selama lima tahun. Selain itu, ada hukuman penjara untuk pelanggaran lainnya.
"Ada cara yang sah, aman, dan tertib untuk tiba di AS, yaitu melalui jalur yang Presiden Biden telah perluas dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya, dan ada konsekuensi jika seseorang tidak menggunakan jalur sah tersebut," jelas Mayorkas.
Pejabat-pejabat dari komunitas di daerah sekitar perbatasan itu mengakui bahwa mereka belum melihat angka migran yang besar yang banyak pihak takutkan akan semakin membebani fasilitas dan kota-kota perbatasan AS.
"Jumlah migran yang kami perkirakan sebelumnya - arus besar - belum terjadi," kata Walikota Laredo, Texas, Victor Trevino kepada CBS.
Meski demikian, anggota partai Republik yang mendominasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS mengingatkan kemungkinan terjadinya lonjakan jumlah migran.
"Saya rasa ada jumlah karavan yang meningkat. Saya rasa mereka masih ingin masuk," kata anggota DPR Michael McCaul dalam program "This Week" stasiun televisi ABC.
Anggota DPR lainnya, Mark Green, yang merupakan ketua Komite Keamanan Dalam Negeri DPR AS, mengatakan kepada CNN: "Apa yang tidak dikatakan menteri adalah, pekan ini, terjadi lebih banyak penyeberangan dibanding waktu kapan pun, minggu kapan pun, dalam sejarah kita."
Mayorkas membela kebijakan pemerintahan Biden dari gugatan yang dilayangkan Serikat Kebebasan Sipil Amerika yang mengklaim pembatasan tersebut melanggar hukum AS dan perjanjian internasional.
"Ini bukan sebuah larangan suaka. Kita memiliki kewajiban kemanusiaan serta masalah keamanan untuk menghentikan aksi penyelundupan manusia yang kejam," katanya kepada ABC.
Sumber: Reuters
Baca juga: Migran pertama menyeberang ke AS dari Meksiko dengan aplikasi seluler
Baca juga: Fasilitas migran Meksiko dekat perbatasan AS terbakar, 39 orang tewas
Penerjemah: Raka Adji
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2023
