Sampang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Sampang di Provinsi Jawa Timur membentuk tim khusus untuk menyelidiki dugaan penyimpangan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada warga miskin dan kurang mampu.

Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sampang Yuliadi Setiawan di Sampang, Kamis, mengatakan bahwa tim tersebut dibentuk menyusul adanya laporan dari warga dan pegiat lembaga swadaya masyarakat mengenai dugaan penyimpangan dalam penyaluran bansos.

"Sesuai dengan laporan yang kami terima, dugaan penyimpangan bansos ini yang disalurkan melalui Kantor Pos dan BRI," katanya.

Menurut laporan yang disampaikan oleh warga dan pegiat, ia mengatakan, penyelewengan diduga terjadi dalam penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

"Tim khusus ini kami perintahkan untuk bergerak cepat, mengusut hingga tuntas kasus tersebut, karena ini menyangkut hak masyarakat miskin," katanya.

Ia menjelaskan bahwa dugaan penyimpangan dalam penyaluran bansos yang dilaporkan antara lain berkenaan dengan pembagian undangan pengambilan bantuan dan pengubahan data rekening penerima bantuan.

Menurut dia, keluarga yang seharusnya menerima bantuan sosial dari pemerintah ada yang tidak mendapatkan undangan pengambilan bantuan dari aparat desa dan ada yang tidak menerima bantuan.

Selain itu, ia melanjutkan, ada laporan mengenai dugaan pengubahan data rekening penerima bantuan.

"Berdasarkan laporan yang kami terima, ada penerima bansos BPNT yang dibuatkan surat keterangan bahwa nomor rekening si penerima hilang. Padahal, faktanya tidak," kata Yuliadi.

Di Kabupaten Sampang, jumlah penerima manfaat PKH tercatat sebanyak 73.595 keluarga, sedangkan penerima bantuan pangan non-tunai sekitar sembilan ribu keluarga, yang tersebar di 140 desa/kelurahan di 14 kecamatan.

Yuliadi mengatakan bahwa program bantuan sosial dari pemerintah pusat terbukti dapat membantu menekan angka kemiskinan.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sampang berupaya memastikan bantuan sampai ke keluarga sasaran yang telah ditentukan oleh pemerintah.

"Pemkab Sampang juga berkepentingan untuk ikut menyukseskan program baik pemerintah pusat ini," katanya.

Baca juga:
PT Pos permudah pengambilan bansos Sembako dan PKH
KPK sebut korupsi bansos rugikan negara ratusan miliar

Pewarta: Abd Aziz
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2023