Dia menyebutkan, dari tujuh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kepri, hanya Kota Batam saja yang nilai pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2023 melebihi anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. PAD Kota Batam sendiri tahun 2023 sebesar Rp1,6 triliun dari yang diberikan oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp1,5 triliun.
“Satu saja saya minta, kami melihat Kepri ini yang PAD di atas transfer pusat hanya Kota Batam saja. Jadi bagi daerah yang lain, investasinya dihidupkan, termasuk investor. Baik investor luar negeri, dalam negeri, termasuk usaha mikro kecil menengah (UMKM),” kata Tito di Batam Kepulauan Riau, Jumat (19/5).
Diakuinya, memang untuk daerah Kepri ini Kota Batam mendapat kebijakan dari Pemerintah Pusat untuk ditingkatkan PAD-nya terlebih dahulu dengan dibuatnya Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk mengelola investasi.
Tetapi menurutnya, daerah lain yang ada di Kepri juga harus meningkatkan PAD-nya agar tidak terus bergantung ke Pemerintah Pusat.
“Karena saya lihat, daerah lain sangat bergantung kepada transfer pemerintah pusat dan habisnya banyak untuk belanja pegawai. Itu tidak akan bisa membuat lompatan. Kalau mau membuat lompatan, harus mencari peluang untuk menaikkan PAD, yaitu sektor swasta,” katanya.
Maka dari itu dia berharap, daerah lain di Kepri itu bisa mengembangkan investasi dengan memberikan perizinan yang mudah kepada investor.
“Kemudahan perizinan untuk investor swasta, insentif untuk sektor swasta itu, keyakinan kepada mereka, kepastian kepada mereka, keamanan mereka, betul-betul harus dijaga,” ujarnya.
Baca juga: Mendagri sebut inflasi Triwulan I tahun 2023 di Kepri terkendali
Baca juga: Mendagri sebut penghargaan kinerja anggaran hasil kerja keras bersama
Pewarta: Ilham Yude Pratama
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2023
