BKKBN tidak bisa bekerja sendiri dan harus melibatkan berbagai unsur, seperti instansi pemerintah hingga masyarakat, dalam mengendalikan kuantitas penduduk. Untuk itu, dilakukan sosialisasi dengan harapan `grand design` yang sudah ada ini dapat selarPalembang (ANTARA News) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Selatan menyosialisasikan desain besar (grand design) pengendalian kuantitas penduduk kepada sejumlah pemangku kepentingan di Palembang, Rabu.
"BKKBN tidak bisa bekerja sendiri dan harus melibatkan berbagai unsur, seperti instansi pemerintah hingga masyarakat, dalam mengendalikan kuantitas penduduk. Untuk itu, dilakukan sosialisasi dengan harapan `grand design` yang sudah ada ini dapat selaras dengan berbagai perencanaan," kata Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Sumsel Sri Rahayu usai sosialisasi itu.
Ia mengatakan bahwa BKKBN dalam mengusung visi penurunan laju pertumbuhan pendudukan itu mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah daerah dengan adanya Surat Keputusan Gubernur Sumsel yang mengikat seluruh instansi.
Dalam SK itu, BKKBN mengandeng berbagai instansi terkait, di antaranya Badan Pusat Statistik, Koalisi Kependudukan, Universitas Sriwijaya, Forum Antarumat Beragama, Dinas Kesehatan, dan Kantor Wilayah Kementerian Agama.
"Harapannya setelah di-SK-kan maka ruang gerak BKKBN akan lebih leluasa, terutama dalam memberikan masukan mengenai perencanaan pembangunan. Misalnya, berapa jumlah sekolah yang akan dibangun atau jumlah puskesmas atau poliklinik, serta kebutuhan infrastruktur lainnya," ujarnya.
Menurut dia, jika koordinasi tidak dibangun sejak awal, pemerintah akan mengalami kesulitan karena laju pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan fasilitas dan infrastruktur yang disediakan.
"Tahap awal yang dilakukan BKKBN setelah ditetapkan SK ini, yakni sosialisasi, terutama ke pemeritah kabupaten/kota," ujarnya.
Laju pertumbuhan penduduk Sumsel per tahun sebesar 1,49 persen atau lebih tinggi dari angka rata-rata nasional yang mencatat 1,45 persen.
Meski demikian, Sri optimitis melalui sosialisasi dan perbaikan kinerja maka akan mencetak angka 1,2 persen pada akhir 2013.
"Keadaan ini memang menjadi peringatan tersendiri bagi Sumsel. Untuk itu, kinerja BKKBN akan ditingkatkan, terutama dalam mengedukasi masyarakat serta berkoordinasi dengan instansi terkait," ujarnya.
Pihaknya juga mendorong agar pemerintah daerah memberikan perhatian pada jumlah pemberi layanan keluarga berencana di tingkat kabupaten/kota karena terbilang minim, serta alokasi dana untuk edukasi dan pemberian alat kontrasepsi secara cuma-cuma.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKN Wendy Hartanto memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sumsel yang telah mengeluarkan SK kepada para penjalan "grand design" pengendalian kuantitas penduduk.
"Jika sudah dibuatkan SK gubernur, akan memudahkan dalam berkoordinasi karena bisa lintas sektoral. Pekerjaan pengendalian ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh BKKBN dan harus didukung oleh berbagai pihak," ujarnya.
(DR*I016/D007)
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2013
