"Kami mendukung penuh untuk aktivitas pembangunan jalan tol," ujarnya di Jakarta, Jumat.
Agus menjelaskan beberapa alternatif pembiayaan yang dapat dilakukan oleh PT Hutama Karya sebagai salah satu BUMN yang ditugaskan pemerintah untuk mengerjakan proyek pembangunan infrastruktur ini.
Opsi pembiayaan tersebut antara lain berupa penanaman modal negara, bentuk subsidiary loan agreement atau menerbitkan obligasi baik yang dilakukan pemerintah maupun PT Hutama Karya.
Untuk itu, ia meminta adanya studi kelayakan yang memadai terkait pembangunan jalan tol antara Banda Aceh-Bakauheuni agar proyek ini dapat berjalan tepat waktu mulai 2013.
"Kita akan lihat tapi kalau bisa didukung studi kelayakan oleh Hutama Karya. Pemerintah akan mendukung, tentunya dengan bekerja sama dengan BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol)," katanya.
Menurut Menkeu, dengan perencanaan dan studi kelayakan yang baik, maka pembangunan jalan tol Trans Sumatera cepat terselesaikan karena dalam jangka panjang jalan ini dapat meningkatkan konektivitas antardaerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Kita ingin jalan tol sumatera cepat terwujud, ekonomi jadi semakin baik. Oleh karena itu, saya berikan `guidance` kelayakan usaha disusun, koordinasi penugasan dibangun, tapi perlu kejelasan dari BPJT," ujarnya.
Diharapkan Peraturan Pemerintah (PP) yang menugaskan PT Hutama Karya untuk menggarap ruas tol Trans Sumatera akan selesai pada Januari tahun ini.
Penugasan kepada PT Hutama Karya dilakukan karena tingkat pengembalian investasi (Internal Rate of Return/IRR) ruas jalan tol Trans Sumatera hanya sekitar 6-13 persen.
Dengan adanya PP tersebut, Kementerian BUMN bisa mengubah lini bisnis PT Hutama Karya dari BUMN konstruksi menjadi operator jalan tol asalkan tidak melakukan pelepasan saham perdana (IPO).
Sebagai langkah awal, PT Hutama Karya akan membangun proyek jalan tol Medan-Binjai sepanjang 16 kilometer senilai Rp3,4 triliun dengan membentuk anak usaha bernama PT Hutama Prasarana Nusantara.
Untuk membentuk anak usaha ini, PT Hutama Karya menggandeng PT Perkebunan Nusantara II, III, dan IV, serta perusahaan daerah PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara.
(S034/I007)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2013
