"Kalau koordinasi di lapangan kenyataannya memang lamban ya harus kita akui lamban," kata Jokowi saat ditemui di Balaikota DKI Jakarta, Jumat.
Menurutnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta yang bertugas menangani banjir adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta. Sedangkan untuk ketersediaan air dan pompa, yang bertugas adalah Dinas Pekerjaan Umum.
"Kalau drop logistik tugasnya Dinas Sosial, dan kalau evakuasi dan lain bisa BPBD dan satuan polisi pamong praja," katanya.
Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulan Bencana menghimbau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membentuk BPBD tingkat kota dan kebupaten agar penanganan banjir bisa lebih cepat dan terkoordinir.
Menanggapi hal ini, Jokowi mengatakan bahwa tidak ada rencana untuk membentuk petugas BPBD tingkat kota dan kabupaten, "Makin sederhana itu makin mudah dikontrol," katanya.
Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan banjir besar tahun ini merupakan pelajaran untuk Pemprov DKI.
Ia menyebut tiga poin yang bisa dipelajari yakni pembentukan BPBD tingkat kota dan kabupaten agar penanganan banjir bisa lebih terkoordinir, penguatan personel BPBD mulai dari sarana hingga jumlah pegawai. Karena, hingga kini, jumlah personel BPBD DKI hanya 32 orang.
Terakhir adalah penanggulangan bencana harus menjadi prioritas dalam pembangunan DKI. Jika tidak, Pemprov sendiri yang akan merugi karena Jakarta merupakan pusat perhatian Indonesia dan dunai internasional.
(Dny)
Pewarta: Deny Yuliansari
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2013
