"Literasi itu apa sih? Literasi itu ya membaca, menulis, menjelaskan, menerangkan, menghayati, dan memecahkan persoalan," kata Mahfud di Jakarta, Selasa.
Mahfud menyampaikan hal itu saat menjadi pembicara kunci dalam seminar "Literasi Media dan Politik Jelang Pemilu 2024: Mitigasi Konflik SARA dan Penguatan Partisipasi Warga" di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Selasa.
Menurut Mahfud yang menjadi masalah saat ini adalah kebanyakan orang tidak membaca sebuah berita sampai menyeluruh. Seringkali orang-orang baru sampai membaca judul dan langsung bereaksi, misalnya dengan memaki.
Ironisnya, lanjut Mahfud, media massa saat ini banyak terjebak untuk membuat berita-berita dengan judul clickbait atau yang berlebihan semata bertujuan untuk mengundang pembaca alih-alih mencerminkan isi berita secara aslinya.
"Media sekarang banyak membuat clickbait antara isi dengan judulnya (tidak sama). Ini sudah tidak sehat dan itu mungkin akan mengganggu jalannya pemilu kita," ujarnya.
Kondisi tersebut menurut Mahfud tidak lepas dari iklim media pasca reformasi yang meski memperoleh kebebasan tapi justru menemui masalah dalam bentuk ekonomis atau kelemahan modal.
Hal itu seringkali memaksa media untuk meningkatkan jumlah pembaca dengan cara meletakkan judul-judul sensasional bahkan tidak jarang melenceng dari kebenaran.
Mahfud menceritakan sendiri bagaimana pernyataannya kerap diberitakan secara tidak tepat oleh media massa, seperti yang baru terjadi kemarin saat dirinya baru memberikan keterangan pers sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Komunikasi dan Informatika.
Mahfud menyampaikan rencana pelantikan pejabat baru eselon 1 di tubuh kementerian itu atas dasar Keputusan Presiden (Keppres) yang sudah terbit dan diusulkan Menkominfo sebelumnya, Johnny G. Plate.
"Lalu judul sebuah media yang terkenal 'Mahfud membabat seluruh pejabat eselon 1'. Di mana membabat? Wong itu SK-nya sudah ada, dan itu yang usul Pak Plate juga, kok lalu Mahfud membabat," tuturnya, sembari menyebut judul tersebut bersifat provokatif.
Hal serupa juga terjadi ketika Mahfud menjadi pembicara dalam Rapat Kerja Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam 2023 dan menjelaskan perihal KUHP yang baru tidak memuat larangan terhadap LGBT karena menurut pembentuk undang-undang atau DPR itu sebuah kodrat sehingga tidak dimasukkan.
"Tapi sekarang yang berkembang 'Mahfud MD: LGBT kodrat ciptaan Tuhan tidak boleh dilarang'. Ndak, bukan saya yang bilang," ujarnya.
Pemberitaan semacam itu, lanjut Mahfud, mendominasi kehidupan media saat ini, antara lain karena media-media arus utama mengalami kelemahan modal dan kekurangan pembaca.
Kondisi tersebut juga dibarengi banyaknya media-media massa yang secara terang-terangan menjadi berorientasi oligarkis.
"Saat ini setahun sebelum pemilu bahkan kita sudah bisa menyaksikan media A secara harus bahkan terang-terangan mendukung kandidat A, yang B mendukung B," katanya.
Selain persoalan media massa yang jelas-jelas memiliki afiliasi dengan partai politik, Mahfud menilai kondisi semakin rumit karena perkembangan berbagai kanal media sosial, yang menjadi ladang subur munculnya kalangan pendengung atau buzzer yang bisa dibayar siapapun untuk membentuk opini, termasuk opini politik.
"Oleh sebab itu saudara sekalian saya ingin mengajak kita semua, mari kita jaga pemilu kita melalui literasi politik dan media yang benar," katanya.
Baca juga: Mahfud singgung potensi kecurangan dalam Pemilu 2024
Baca juga: Plt. Menkominfo lantik empat pejabat eselon I
Pewarta: Gilang Galiartha
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2023
