Seluruh rumah sakit (RS) di Kota Bandung diinstruksikan untuk membuka pos layanan vaksin polio sebagai satu strategi untuk mengejar target cakupan vaksin pekan imunisasi nasional (PIN) polio yang ditetapkan pemerintah.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung Anhar Hadian memgatakan dari putaran pertama sub PIN polio yang telah dilaksanakan pada bulan Maret-April, hasil capaiannya 73,4 persen dari target 180.000 sasaran, atau masih di bawah target yang ditetapkan pemerintah pusat yaitu 95 persen.
"Di Kota Bandung ada 39 RS. Saat putaran pertama kami hanya melibatkan tujuh RS. Tiap RS bisa memberikan kontribusi sampai ratusan sasaran. Kami minta pada putaran kedua seluruh RS buka pos vaksinasi polio sesering mungkin dan selama mungkin disesuaikan dengan jadwal pemeriksaan balita di RS," ujar Anhar di Bandung, Rabu.
Meski begitu, menurut Anhar, kondisi belum tercapainya cakupan vaksinasi polio dalam putaran satu, terjadi di beberapa kota dan kabupaten di Jawa Barat.
Baca juga: Wali Kota Bandung pastikan sasaran imunisasi polio tercapai
Baca juga: Wali Kota Bandung nyatakan imunisasi polio wajib dilaksanakan
"Tapi ada daerah yang sudah di atas 90 persen, lewat pelaksanaan sub PIN polio putaran kedua yang sudah dilaksanakan 15 Mei kemarin. Sementara wilayah yang capaiannya masih di bawah 90 persen, termasuk Kota Bandung, pelaksanaan sub PIN putaran kedua baru dimulai tanggal 22 Mei-2 Juni 2023," ucapnya.
Dijelaskan oleh Anhar, kondisi untuk daerah yang tidak mencapai target memang menjadi riskan karena berpotensi terjadinya penularan polio tipe 2 yang saat ini tengah dilakukan pencegahan penyebaran dengan vaksinasi yang diberikan.
"Polio yang saat ini sedang dilakukan vaksinasi adalah tipe polio yang bukan rutin diberikan vaksinasinya. Sehingga untuk pelaksanaan sub PIN ini sama sekali tidak melihat status vaksinasi polio sebelumnya," ujarnya.
Oleh karena itu, semua balita apapun status vaksinasi polio sebelumnya tetap harus divaksinasi polio dalam dua putaran, sehingga selain mengejar vaksinasi putaran kedua, pihaknya juga harus memenuhi target dari vaksinasi putaran pertama.
Ia mengatakan, hasil evaluasi pelaksanaan sub PIN polio pertama, dari 30 kecamatan di Kota Bandung, hanya dua kecamatan yang dapat mencapai target di atas 95 persen yakni Cibeunying Kaler 97 persen, dan Sukajadi 96 persen. Sedangkan sisanya masih di bawah target.
Menurut Anhar, salah satu faktornya karena Kota Bandung merupakan kota metropolitan dan mobilitas penduduknya sangat tinggi.
"Faktornya karena terlalu tinggi target sasaran yang ditetapkan Pusdatin. Kami sudah berupaya bersurat ke Kemenkes untuk mengubah target tersebut, tapi Kemenkes tidak mau mengubah target tersebut dengan beberapa pertimbangan," katanya menambahkan.
Sementara itu, Plh. Wali Kota Bandung Ema Sumarna berpesan agar kualitas "sweeping" oleh aparat kewilayahan, puskesmas, kecamatan, kelurahan, dan kader posyandu ditingkatkan demi menyukseskan program pemerintah ini.
Ia menambahkan, Dinkes juga perlu mencari tahu lebih lanjut melalui RS dan dokter spesialis anak di Kota Bandung untuk menyisir angka vaksinasi yang bisa saja terlewat.
"Bisa jadi selama ini ada dari kalangan tertentu yang tidak vaksinasi ke posyandu. Tapi, vaksinasi ke RS besar atau dokter anak. Sebab tidak semua masyarakat di kalangan tertentu mau memanfaatkan faskes yang disediakan pemerintah seperti posyandu," ucapnya.
Padahal menurut Ema, vaksinasi polio merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menyiapkan kualitas SDM terbaik di masa yang akan datang.
"Kalau fase balita itu, kita harus fokus ke konstruksi kesehatannya. Polio ini jadi salah satu upaya untuk menyiapkan balita menjadi SDM berkualitas," tuturnya.*
Baca juga: Kabupaten Bandung targetkan imunisasi polio 324 ribu balita
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung Anhar Hadian memgatakan dari putaran pertama sub PIN polio yang telah dilaksanakan pada bulan Maret-April, hasil capaiannya 73,4 persen dari target 180.000 sasaran, atau masih di bawah target yang ditetapkan pemerintah pusat yaitu 95 persen.
"Di Kota Bandung ada 39 RS. Saat putaran pertama kami hanya melibatkan tujuh RS. Tiap RS bisa memberikan kontribusi sampai ratusan sasaran. Kami minta pada putaran kedua seluruh RS buka pos vaksinasi polio sesering mungkin dan selama mungkin disesuaikan dengan jadwal pemeriksaan balita di RS," ujar Anhar di Bandung, Rabu.
Meski begitu, menurut Anhar, kondisi belum tercapainya cakupan vaksinasi polio dalam putaran satu, terjadi di beberapa kota dan kabupaten di Jawa Barat.
Baca juga: Wali Kota Bandung pastikan sasaran imunisasi polio tercapai
Baca juga: Wali Kota Bandung nyatakan imunisasi polio wajib dilaksanakan
"Tapi ada daerah yang sudah di atas 90 persen, lewat pelaksanaan sub PIN polio putaran kedua yang sudah dilaksanakan 15 Mei kemarin. Sementara wilayah yang capaiannya masih di bawah 90 persen, termasuk Kota Bandung, pelaksanaan sub PIN putaran kedua baru dimulai tanggal 22 Mei-2 Juni 2023," ucapnya.
Dijelaskan oleh Anhar, kondisi untuk daerah yang tidak mencapai target memang menjadi riskan karena berpotensi terjadinya penularan polio tipe 2 yang saat ini tengah dilakukan pencegahan penyebaran dengan vaksinasi yang diberikan.
"Polio yang saat ini sedang dilakukan vaksinasi adalah tipe polio yang bukan rutin diberikan vaksinasinya. Sehingga untuk pelaksanaan sub PIN ini sama sekali tidak melihat status vaksinasi polio sebelumnya," ujarnya.
Oleh karena itu, semua balita apapun status vaksinasi polio sebelumnya tetap harus divaksinasi polio dalam dua putaran, sehingga selain mengejar vaksinasi putaran kedua, pihaknya juga harus memenuhi target dari vaksinasi putaran pertama.
Ia mengatakan, hasil evaluasi pelaksanaan sub PIN polio pertama, dari 30 kecamatan di Kota Bandung, hanya dua kecamatan yang dapat mencapai target di atas 95 persen yakni Cibeunying Kaler 97 persen, dan Sukajadi 96 persen. Sedangkan sisanya masih di bawah target.
Menurut Anhar, salah satu faktornya karena Kota Bandung merupakan kota metropolitan dan mobilitas penduduknya sangat tinggi.
"Faktornya karena terlalu tinggi target sasaran yang ditetapkan Pusdatin. Kami sudah berupaya bersurat ke Kemenkes untuk mengubah target tersebut, tapi Kemenkes tidak mau mengubah target tersebut dengan beberapa pertimbangan," katanya menambahkan.
Sementara itu, Plh. Wali Kota Bandung Ema Sumarna berpesan agar kualitas "sweeping" oleh aparat kewilayahan, puskesmas, kecamatan, kelurahan, dan kader posyandu ditingkatkan demi menyukseskan program pemerintah ini.
Ia menambahkan, Dinkes juga perlu mencari tahu lebih lanjut melalui RS dan dokter spesialis anak di Kota Bandung untuk menyisir angka vaksinasi yang bisa saja terlewat.
"Bisa jadi selama ini ada dari kalangan tertentu yang tidak vaksinasi ke posyandu. Tapi, vaksinasi ke RS besar atau dokter anak. Sebab tidak semua masyarakat di kalangan tertentu mau memanfaatkan faskes yang disediakan pemerintah seperti posyandu," ucapnya.
Padahal menurut Ema, vaksinasi polio merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menyiapkan kualitas SDM terbaik di masa yang akan datang.
"Kalau fase balita itu, kita harus fokus ke konstruksi kesehatannya. Polio ini jadi salah satu upaya untuk menyiapkan balita menjadi SDM berkualitas," tuturnya.*
Baca juga: Kabupaten Bandung targetkan imunisasi polio 324 ribu balita
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2023
