"Kami telah konsultasi dengan Presiden Jokowi sebelum melakukan konsolidasi organisasi untuk menentukan arah pilihan politik Projo," kata Budi saat konferensi pers di Kantor DPP Projo, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis.
Dia menjelaskan bahwa konsolidasi menguatkan organisasi itu dipimpin oleh DPP Projo yang akan bergerak dari provinsi ke provinsi se-Indonesia.
Setelah konsolidasi di tingkat provinsi selesai, lanjut dia, maka DPP Projo akan menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) VI.
"Melalui Rakernas VI, Projo akan menentukan arah perjuangan politik di Pilpres pada Februari 2024," ucapnya.
Baca juga: Projo: Melanjuti pembangunan Jokowi bukan berarti perpanjangan jabatan
Baca juga: Sekjen PDIP tanggapi soal kehadiran Projo dalam pertemuan KIB
Dia menyebut dalam konsolidasi tersebut juga akan membahas perihal situasi nasional, agenda perjuangan rakyat, serta simulasi pengerucutan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden hasil penjaringan suara rakyat dalam Musra.
Budi membeberkan dalam konsolidasi tersebut akan membahas perihal tantangan bangsa ke depan di tengah ketidakpastian global; semangat persatuan nasional; hingga pemulihan dan lompatan kemajuan ekonomi
"Dan yang keempat keberlanjutan pemerintah kerakyatan adalah modal menjadi negara maju. Agenda pemerintah Presiden Jokowi harus dilakukan dengan perbaikan-perbaikan, bukan dengan memotong kepentingan-kepentingan rakyat," tuturnya.
Dari empat pembahasan tersebut, lanjut dia, Projo mengerucutkan kepada tujuh agenda kebangsaan dan 11 program prioritas harapan rakyat.
Tujuh agenda kebangsaan itu adalah, (1) Pemenuhan dan perlindungan hak dasar rakyat, pendidikan kesehatan dan penghidupan yang layak; (2) Persatuan nasional dan keutuhan NKRI, kebhinekaan dan mencegah intoleransi; (3) Pemerintah bersih dan pemajuan tata kelola pemerintah.
Kemudian, (4) Pelestarian lingkungan hidup dan pemerataan pembangunan; (5) Pemajuan kebudayaan nasional; (6) Perlindungan terhadap martabat manusia; dan (7) teknologi untuk rakyat.
Adapun 11 program prioritas harapan rakyat itu adalah (1) Ketersediaan pekerjaan dan lapangan usaha; (2) Pendidikan gratis dan berkualitas; (3) Pelayanan kesehatan gratis dan layak; (4) Kenaikan upah dan daya beli rakyat; (5) Bantuan modal pertanian pupuk murah bibit tersedia dan harga jual yang layak.
Baca juga: Charta Politika: Elektabilitas Ganjar makin naik pasca Rakernas Projo
Lalu, (6) Pemenuhan listrik dan BBM yang murah; (7) Pembangunan Ibu Kota Nusantara; (8) Pemenuhan sembako murah; (9) Pembangunan jalan dan jalan tol di seluruh Indonesia; (10) Pencegahan stunting; dan (11) melanjutkan reforma agraria.
Sebelumnya, Minggu (14/5), Ketua Panitia Musyawarah Rakyat (Musra) Relawan Jokowi, Panel Barus, menyerahkan hasil musyawarah rakyat yang mencakup usulan nama calon presiden dan calon wakil presiden ke Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) pada puncak musra.
"Bapak Presiden, musra telah menjaring tiga calon presiden. Yang pertama, Mas Ganjar Pranowo, yang juga capres PDI Perjuangan. Kedua, Pak Prabowo Subianto, Ketua Umum Gerindra. (Ketiga) Pak Airlangga Hartaro, Ketua Umum Golkar," ujar Ketua Dewan Pengarah Musra Indonesia Andi Gani Nena Wea ketika menyampaikan sambutan di Gedung Istora, Jakarta, Minggu.
Dalam hasil musra tersebut juga terdapat nama-nama calon wakil presiden, seperti Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Kepala Staf Presiden Moeldoko, Menparekraf Sandiaga Uno, serta Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Arsjad Rasjid.
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2023
