Yogyakarta (ANTARA News) - Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, menilai bahwa penyaluran bantuan pemerintah untuk rekonstruksi maupun biaya kesehatan bagi korban gempa tektonik di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Klaten, Jawa Tengah, belum optimal. "Saya khawatir bantuan rekonstruksi dan kesehatan untuk korban gempa akan seperti pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Kompensasi BBM yang carut marut dalam pelaksanaan di lapangan," katanya di Yogyakarta, Minggu. Menurut dia, pemerintah harus melakukan pendataan yang baik dan seakurat mungkin, sehingga penyaluran bantuan dapat berlangsung cepat dan tepat sasaran terutama untuk bantuan biaya hidup maupun bantuan pengobatan. "Tidak sedikit korban gempa yang kemudian ditagih biaya pengobatan oleh rumah sakit, padahal pemerintah telah menjanjikan pengobatan gratis untuk semua korban bencana gempa ini," katanya. Hidayat mengatakan, seharusnya pemerintah juga bersikap transparan dalam memberikan informasi tentang bantuan, terutama biaya pengobatan. "Jika pemerintah akan mengganti biaya pengobatan, maka seharusnya jelas ke mana pihak rumah sakit dapat mengambil dana bantuan tersebut sehingga tidak menagih kepada keluarga korban," ujarnya. Selain itu, ia mengemukakan, penyaluran bantuan biaya hidup, seperti beras, uang lauk pauk, uang pakaian dan bantuan lain harus jelas mekanismenya, serta dilakukan pendataan yang baik. Tingkat gotong royong di tingkat warga korban gempa, menurut dia, sangat bagus dalam rekonstruksi akibat gempa berkekuatan 5,9 Skala Richter (SR) pada 27 Mei 2006 itu. "Pemerintah juga harus mendukung semangat warga ini, termasuk juga kegiatan yang dilakukan oleh relawan muda," demikian Nurwahid. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2006