"Bahkan, upaya pemberantasan korupsi itu mengemuka pada Konferensi Internasional Ke-5 GOPAC di Ibu Kota Filipina, 31 Januari-2 Februari 2013," kata Eva Kusuma Sundari, salah seorang dari tujuh anggota Global Task Force untuk Parliamentary Oversight, dari Manila, Kamis petang.
Eva yang juga anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu mengutarakan bahwa tema konferensi "Good Leaders, Good Laws, Good Citizens" mencerminkan asumsi bahwa faktor kepemimpinan menentukan efektivitas dalam pemberantasan korupsi.
Ketua GOPAC Naser Al Sane berpendapat kepemimpinan dalam pemberantasan korupsi diperlukan di lingkungan parlemen, kelompok sipil, maupun di antara organisasi-organisasi antikorupsi seluruh dunia.
Di hadapan 300 peserta dan 200 pengamat dari enam benua, Naser Al Sane menjelaskan bahwa konferensi bertujuan memperkuat para pemimpin dalam bekerja sama memberantas korupsi.
"Hal ini mengingat kemenangan terhadap korupsi bisa tercapai melalui pembentukan koalisi global," kata Eva mengutip pernyataan Ketua GOPAC Naser Al Sane.
Menyinggung topik dalam konferensi tersebut, Eva K. Sundari menyebutkan, antara lain, "UN Convention Against Corruption", "Antimoney Laundering", "Parliamentary Oversight", "Parliamentary Ethics and Conduct", "Participation of Society", dan "Women in Parliament".
Selama tiga hari, kata dia, delegasi Indonesia akan mengikuti konferensi internasional yang mengupas mengenai konvensi PBB melawan korupsi, antipencucian uang, fungsi pengawasan parlemen, kode etik parlemen, partisipsi masyarakat, dan perempuan di parlemen.
Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Haryono Isman (Partai Demokrat) terdiri atas Yahdil Abdi Harahap (PAN), Fahri Hamzah (PKS), Eva K. Sundari (PDI Perjuangan), serta dua anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yakni Laode Ida berasal dari Provinsi Sulawesi Tengah dan Telly Gazali berasal dari Bangka Belitung.
Sejak tahun lalu, kata Eva yang juga anggota Komisi III (Bidang Hukum, HAM, dan Keamanan) DPR RI itu, Indonesia resmi masuk dalam keanggotaan GOPAC.
"Tepatnya sejak pembentukan GOPAC Indonesia di DPR RI pada tanggal 12 Desember 2012. GOPAC DPR RI ini diketuai Pramomo Anung Prabowo dari PDI Perjuangan," katanya.
Ia mengatakan bahwa delegasi DPR RI memenuhi undangan itu dalam kapasitas sebagai anggota GOPAC, sedangkan dirinya di samping anggota GOPAC, Secretariat GOPAC memintanya sebagai individu untuk menjadi anggota Global Task Force untuk Parliamentary Oversight yang beranggotakan tujuh orang dari seluruh dunia.
Dia menjelaskan terdapat dua group task force lainnya, yakni Money Laundering beranggotakan tujuh orang dan Kode Etik yang personelnya tujuh orang.
"Jadi, task force ini keanggotaannya pribadi walau syaratnya adalah GOPAC nasional," katanya. (D007/M029)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2013
