“Jika BPK yang melakukan audit, melakukan pemeriksaan, tidak ikut mentransformasi digital, akan ketinggalan, pasti tidak akan bisa menemukan adanya penyimpangan ataupun dalam menjamin 4E (efisiensi, ekonomis, efektif, dan etika) tadi pasti akan lag. Itulah fungsinya BPK harus mengejar ketinggalan, mulai dari big data, artificial intelligence, dan sebagainya,” kata dia saat “Fit and Proper Test Calon Anggota BPK” bersama Komisi XI DPR yang dipantau secara virtual, Jakarta, Senin.
Dengan transformasi digital, dirinya hendak memanfaatkan teknologi dalam melakukan pembinaan anggota agar lebih proaktif mendeteksi risiko.
Menurut dia, ketika melakukan pemeriksaan tidak harus semua area diperiksa, tetapi hanya cukup fokus dalam area-area tertentu yang teridentifikasi ada pelanggaran atau potensi 4E (tidak efisien, tidak efektif, tidak ekonomis, ataupun terdapat pelanggaran etik).
Lebih lanjut, metode pemeriksaan yang ditawarkan olehnya melihat spektrum audit, spektrum pemeriksaan, dan fokus mendeteksi perilaku dengan model operasi yang fleksibel.
“Dengan teknologi, saya kira pemeriksaan bisa dilakukan detik by detik, tidak perlu dipantau secara tahunan. Pemantauan data-data yang publik itu bisa dilakukan secara real time dan otomatis. Inilah keunggulan teknologi,” ucapnya.
Data-data yang telah dikumpulkan kemudian akan dianalisis dan divisualisasi sehingga akan memberikan nilai tambah nyata bagi BPK dan negara terutama dalam mencapai tujuan bernegara yang berfokus memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Dia turut menyampaikan sejumlah tantangan yang dihadapi BPK ketika memasuki ranah digital.
Pertama adalah meningkatkan kompetensi para auditor BPK dengan keterampilan-keterampilan terkait digital. Kedua ialah pengembangan dan pelatihan profesional terkait tren-tren terkini, data analitik, artificial intelligence, membangun big data, dan sebagainya.
Tantangan selanjutnya adalah mulai fokus melakukan perubahan prosedur padat karya ke padat modal, sehingga jumlah auditor BPK sebanyak 8 ribu orang bisa didistribusikan ke area-area yang akan memiliki dampak nyata untuk negara.
Terakhir, diperlukan kolaborasi dengan para peneliti untuk meningkatkan kemampuan dari artificial intelligence yang mungkin bisa dibangun untuk BPK dalam mendeteksi anomali atau potensi yang tidak benar di semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Pendeteksian tersebut dilakukan dalam rangka menghasilkan rekomendasi BPK yang lebih masif dan terarah.
“Secara keseluruhan, transformasi digital ini saya yakin akan berdampak signifikan dalam meningkatkan profesionalisme BPK ke depan, sehingga BPK akan lebih berkinerja, lebih efektif, efisien, lebih berintegritas dan strategis dalam melakukan pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara,” ungkap Budi.
Dalam kesempatan itu, dia juga menyampaikan empat inisiatif program unggulan yang akan dibawa jika terpilih menjadi anggota BPK.
Pertama adalah membangun value baru dengan melakukan pemeriksaan yang tidak hanya berfokus pada 3 E (efisiensi, ekonomis, dan efektif), tetapi juga etika (sehingga menjadi 4E).
Inisiatif strategis kedua adalah operating model yang memiliki tiga area pemeriksaan BPK sebagaimana terkandung di dalam undang-undang, yakni pemeriksaan keuangan, kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dia hendak memperluas salah satu scope dari tiga area tersebut, yaitu performance statements yang dibuat oleh kementerian, lembaga, ataupun BUMN.
Program unggulan ketiga yang ditawarkan adalah adanya fungsi Komite Audit guna memastikan assurance dan governance.
Terakhir, metode audit BK disebut harus mulai menggunakan teknologi untuk menunjang peningkatan 4E.
Baca juga: Calon Anggota BPK Budi Santoso sampaikan 4 inisiatif program unggulan
Baca juga: BPK selesaikan seluruh tahapan pelaksanaan pemeriksaan atas LKPP 2022
Baca juga: DKI raih opini WTP dari BPK, Heru: Ini bukan tujuan akhir
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2023
