program Pamsimas dan perluasan jaringan PDAM dimungkinkan dampak kekeringan tidak akan seperti pada tahun 2019Purbalingga (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat menyiapkan bantuan air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekeringan pada musim kemarau 2023.
"Berdasarkan prakiraan cuaca yang dikeluarkan BMKG, puncak musim kemarau di Purbalingga akan berlangsung pada bulan Agustus. Tapi yang namanya prakiraan itu bisa tepat, bisa maju, dan bisa pula mundur," kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Purbalingga Priyo Satmoko di Purbalingga, Senin sore.
Oleh karena itu, kata dia, pihaknya melakukan sejumlah langkah antisipasi dampak kekeringan mengingat musim kemarau tahun 2023 diprediksi akan dibarengi dengan fenomena El Nino yang dapat mengakibatkan musim kemarau lebih kering dari biasanya.
Menurut dia, salah satu langkah antisipasi yang disiapkan berupa bantuan air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekeringan.
"Belajar dari pengalaman pada musim kemarau tahun-tahun sebelumnya, kami menyiapkan anggaran untuk penyediaan 600 tangki air bersih," jelasnya.
Baca juga: 2.809 jiwa di Purbalingga terdampak kekeringan
Baca juga: BMKG: Banjarnegara segera masuki awal musim kemarau
Terkait dengan jumlah desa rawan kekeringan di Purbalingga, dia mengatakan berdasarkan data tahun 2019 saat terjadi kemarau yang cukup panjang tercatat sebanyak 103 desa yang tersebar di 15 kecamatan.
Menurut dia, musim kemarau tahun 2019 yang berlangsung cukup panjang menjadi acuan dalam penyiapan bantuan air bersih karena saat itu jumlah desa yang terdampak kekeringan cukup banyak.
Sementara pada tahun 2020 dan 2021, kata dia, jumlah desa yang terdampak kekeringan relatif lebih sedikit karena musim kemaraunya pendek.
"Bahkan pada tahun 2022, tidak ada desa yang mengalami kekeringan karena musim kemaraunya dibarengi dengan fenomena La Nina, sehingga sering turun hujan atau biasa disebut kemarau basah," katanya.
Kendati demikian, dia mengharapkan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) maupun perluasan jaringan PDAM Purbalingga dapat meminimalisasi dampak kekeringan.
Baca juga: BMKG prakirakan Banjarnegara masuki awal musim kemarau pada Juni
Baca juga: BMKG Banjarnegara: Waspadai kekeringan pada puncak musim kemarau
Dalam hal ini, kata dia, jika program Pamsimas yang dijalankan di desa-desa rawan kekeringan bisa berjalan optimal akan sangat membantu masyarakat saat musim kemarau.
"Dengan adanya program Pamsimas dan perluasan jaringan PDAM dimungkinkan dampak kekeringan tidak akan seperti pada tahun 2019," tegasnya.
Lebih lanjut, Priyo mengatakan pihaknya saat ini tengah melakukan kerja sama dengan BPBD Banjarnegara dalam hal penanggulangan bencana alam di wilayah perbatasan kedua kabupaten tersebut.
Menurut dia, kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut dari nota kepahaman antara Pemkab Purbalingga dan Pemkab Banjarnegara yang diturunkan secara detail sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
"Bentuk kerja sama yang dilakukan, antara lain kegiatan penghijauan bersama di wilayah perbatasan karena kebetulan salah satu wilayah Purbalingga yang berbatasan dengan Banjarnegara berada di sebelah timur-utara yang notabene merupakan daerah berbukit yang berpotensi longsor," jelasnya.
Dalam hal ini, kata dia, wilayah Desa Gunung Wuled, Kecamatan Rembang, Purbalingga, berbatasan dengan Kecamatan Punggelan, Banjarnegara, merupakan daerah rawan longsor.
Ia mengatakan hal itu dilakukan karena dalam penanggulangan dan penanganan bencana tidak mengenal batas wilayah, sehingga perlu langkah-langkah antisipasi secara bersama-sama.
Baca juga: BMKG: Musim kemarau di Cilacap dan Banyumas berpotensi mundur
Baca juga: Akademisi: Mitigasi kekeringan perlu disiapkan jelang puncak kemarau
Baca juga: Desa krisis air bersih di Banyumas-Jateng bertambah, sebut BPBD
Pewarta: Sumarwoto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2023
