Guterres secara khusus merujuk pada penggunaan kecerdasan buatan (AI) sebagai senjata, yang disebutnya adalah "masalah besar".
"Bahkan mereka yang telah mengembangkan AI dan mengambil keuntungan darinya sebagian besar telah menyatakan keprihatinan yang mendalam dan memohon–bahkan memohon–adanya tata kelola," ujar Guterres pada Senin (5/6).
Dia mengatakan bahwa pendekatan nasional dan regional tidak cukup dalam penanganan isu global ini.
"Kesepakatan tersebut akan memberikan kerangka kerja untuk menyelaraskan pendekatan nasional, regional, dan industri seputar prioritas, prinsip, dan tujuan global," kata dia.
Guterres mengusulkan untuk membentuk badan ahli yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan yang akan mengkaji pengaturan tata kelola AI dan menawarkan rekomendasi tentang bagaimana perjanjian tersebut bisa diselaraskan dengan HAM, supremasi hukum, dan kebaikan bersama.
Sumber: Anadolu
Baca juga: Pakar sebut masyarakat perlu beradaptasi dengan perkembangan AI
Baca juga: AI dinilai bawa potensi sekaligus ancaman bagi bisnis di Indonesia
Baca juga: Menlu Belanda mengajak dunia sepakati pengaturan AI dalam militer
Penerjemah: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2023
