Sasaran pembangunan nasional seharusnya menjadi rujukan sasaran pembangunan daerah.Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan rencana pembangunan nasional harus turut menjadi rujukan atau acuan pemerintah daerah agar sasaran dan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dapat tercapai.
“Sasaran pembangunan nasional seharusnya menjadi rujukan sasaran pembangunan daerah,” kata Suharso di lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.
Dalam kesempatan itu, Suharso memberikan penjelasan atas pernyataannya di Rapat Komisi XI DPR RI, Senin (5/6), bahwa terdapat 10 sasaran pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang berisiko tidak tercapai di 2024.
Baca juga: Lima kelompok industri prioritas ditetapkan dalam RPJPN 2025-2045
Suharso menjelaskan setiap sasaran pembangunan dalam RPJMN harus diimplementasikan dengan upaya yang sinkron antara pemerintah pusat dan daerah.
Dia mencontohkan untuk program penurunan tingkat kekurangan gizi kronis (stunting), pemerintah pusat menargetkan tingkat “stunting” secara nasional menurun menjadi 14 persen pada 2024. Masing-masing daerah perlu mengacu pada target penurunan "stunting" di tingkat nasional tersebut. Pemerintah daerah juga perlu memiliki program yang terfokus untuk menurunkan “stunting”.
“Maka program ‘stunting’ mestinya juga menjadi perhatian daerah. Sekarang kita sama-sama targetnya harus 14 persen, ‘ayo tempat saya berapa persen’, ‘paling tinggi 25 persen bagaimana caranya saya bisa ikut turun’,” jelas Suharso.
Baca juga: Bappenas memfokuskan penurunan stunting di 12 provinsi prioritas
Suharso mengatakan tidak sinkronnya rencana pembangunan daerah dan nasional jangan sampai terulang di waktu yang akan datang.
“Itu satu contoh tidak sinkronnya rencana pembangunan daerah, ke depan kita tidak bisa mengulang itu, jadi harus bareng dalam hal mencapai target nasional. Namanya saja sasaran pembangunan nasional artinya berlaku di seluruh bidang,” ujarnya.
Dia mencontohkan saat puncak pandemi COVID-19 pada dua tahun terakhir, pemerintah pusat dan daerah bekerja sama secara erat dan sinkron untuk menurunkan tingkat kasus COVID-19, seperti dengan upaya vaksinasi. Upaya sinergi itu harus bisa diadaptasi pada program-program lainnya seperti imunisasi dasar lengkap.
“Kenapa pada waktu kita vaksinasi untuk pandemi bisa gotong royong, lah untuk imunisasi dasar lengkap, begitu penting buat kita generasi muda ke depan dan kalau balita bisa mendapatkan imunisasi lengkap dengan baik, peluang tidak terkena stunting itu jauh lebih rendah,” ujarnya.
Baca juga: Bappenas targetkan pengentasan kemiskinan 3,35 juta jiwa per tahun
Begitu pula dengan program-program untuk mencapai sasaran nasional yang lain seperti ketahanan pangan dan juga pembangunan jalan. Misalnya, dalam soal pembiayaan untuk perbaikan jalan di daerah yang akan dibantu pemerintah pusat melalui APBN.
“Ketika mereka (pemerintah daerah) tidak mampu dalam pembiayaan kita hadir dengan menggunakan Inpres (Instruksi Presiden) terkait jalan, nah itu kita berjalan dengan baik,” kata dia.
Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2023
