"UNICEF sangat prihatin dengan laporan bahwa lebih dari 500.000 anak, termasuk lebih dari 300.000 anak perempuan, dapat kehilangan pembelajaran berkualitas melalui pendidikan berbasis masyarakat dalam waktu satu bulan jika organisasi non-pemerintah internasional yang bekerja di bidang pendidikan tidak lagi diizinkan untuk beroperasi," kata juru bicara UNICEF Afghanistan, Samantha Mort.
Mort mengatakan pihaknya sedang mencari klarifikasi lebih lanjut akan isu tersebut. Di lain sisi, juru bicara Pemerintahan Taliban belum menanggapi permintaan komentar.
Pemerintahan Taliban yang mengambil alih kekuasaan pada tahun 2021 telah menutup sebagian besar sekolah menengah untuk anak perempuan, menghentikan kehadiran siswa perempuan di universitas, dan menghentikan banyak perempuan Afghanistan yang bekerja untuk kelompok bantuan dan PBB.
Padahal, organisasi internasional, termasuk PBB, sangat terlibat dalam proyek pendidikan, termasuk kelas berbasis masyarakat, yang sering diadakan di rumah-rumah di daerah pedesaan.
Dua sumber bantuan kemanusiaan mengatakan bahwa dalam beberapa hari terakhir lembaga kemanusiaan telah mendengar bahwa otoritas provinsi telah diarahkan untuk menghentikan keterlibatan organisasi internasional dalam proyek pendidikan.
Tetapi Pemerintahan Taliban belum mengkonfirmasi perintah apa pun kepada lembaga bantuan.
"UNICEF mendesak otoritas de facto untuk menempatkan kepentingan terbaik anak pada semua pengambilan keputusan dan menegaskan kembali bahwa setiap anak berhak untuk belajar," kata Mort.
PBB memperkirakan bahwa 8,7 juta warga Afghanistan membutuhkan bantuan kemanusiaan untuk pendidikan tahun ini. PBB juga telah menyiapkan bantuan paket kemanusiaan untuk tiga juta orang pada tahun ini, menyesuaikan dengan anggaran yang direvisi minggu ini akibat pendanaan yang menurun.
Pada Senin (5/6) PBB dan badan-badan kemanusiaan telah merevisi anggaran untuk rencana bantuan Afghanistan di tahun 2023 menjadi 3.2 miliar dolar AS, atau sekitar Rp48 triliun dari semula Rp69 triliun di awal tahun ini.
Sumber: Reuters
Baca juga: DK PBB sahkan resolusi kutuk Taliban yang batasi kebebasan perempuan
Baca juga: PBB sebut aktivis hak pendidikan wanita Afghanistan ditangkap di Kabul
Baca juga: Taliban larang perempuan mengakses pendidikan tinggi
Penerjemah: Resinta Sulistiyandari
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2023
