“Yaitu kendalikan inflasi, kembangkan ekonomi kerakyatan, sukseskan digitalisasi, sukseskan hilirisasi, dan paling penting mari kita kembangkan keuangan ekonomi syariah di Aceh,” kata Perry dalam acara pengukuhan Kepala Bank Indonesia Perwakilan Aceh di Banda Aceh, Senin.
Tentunya, Perry menjelaskan, lima poin tersebut harus dilakukan secara berkolaborasi antar lintas sektor melalui peran masing-masing, dengan tujuan yang sama untuk membangun ekonomi di provinsi paling Barat Indonesia itu.
Pertama, kata dia, pengendalian inflasi. Bagaimana memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dengan harga terjangkau, mulai dari membeli beras, ikan, sandang dan pangan serta kebutuhan lainnya dengan harga murah.
“Kami bersyukur di Aceh harganya juga sudah lebih rendah, di bawah 4 persen. Hal itu akan membuat masyarakat lebih sejahtera, beli makanan, beli beras, sandang pangan bisa lebih banyak dengan harga terjangkau,” katanya.
Kedua, lanjut dia, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, dengan memperbanyak sektor usaha ekonomi secara berkelompok. Misalnya ekonomi untuk pangan, melakukan pendekatan dengan Gabungan Kelompok Tani (Gapktan) atau bersama Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dari segi pariwisata.
Upayanya dibentuk kelompok di tengah masyarakat, kemudian dididik kewirausahaan sehingga memiliki nilai tambah, lalu dihubungkan ke pasar, maka dijamin perbankan akan datang untuk membantu pembiayaan sektor UMKM tersebut.
“Secara nasional Bank Indonesia punya 2.700 UMKM yang kami bina, ada Gapoktan untuk pangan dan Pokdarwis. Di Aceh diperbanyak Gapoktan, Pokdarwis, karena semua bisa membantu,” ujarnya.
Selanjutnya, poin ketiga yaitu digitalisasi di bidang sistem pembayaran, yaitu Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Tahun ini, Bank Indonesia menargetkan 45 juta pengguna QRIS. Pembayaran menggunakan QRIS ini untuk membantu pertumbuhan ekonomi kerakyatan.
“Cash flow para pedagang yang selama ini menunggu berhari-hari untuk mengatur, sekarang secara serta-merta bisa langsung didapatkan. Tahun ini target kita 45 juta pengguna QRIS, yang 90 persen penjualnya adalah toko UMKM,” katanya.
Selain itu, yang keempat ialah hilirisasi. Kata dia, Aceh memiliki kekayaan dengan potensi sumber daya alam. Saat ini, hilirisasi jangan hanya terpaku pada sektor pertambangan, tapi bagaimana Aceh juga fokus pada sektor pertanian, perikanan dan perkebunan.
“Bagaimana selama ini hasil produksi hasil pertanian yang mentah bisa diproses lebih lanjut, sehingga petani, rakyat bisa mendapatkan hasil yang lebih baik, pertumbuhan tinggi dan tentu saja terciptanya lapangan kerja,” ujarnya.
Yang terakhir, lanjut dia, pemberdayaan ekonomi dan keuangan syariah. Poin ini menjadi pilar dari semuanya, mulai dari pengendalian harga, pengembangan ekonomi kerakyatan, digitalisasi dan hilirisasi produk ekonomi.
“Dan dasar di Aceh adalah bagaimana kita kembangkan ekonomi keuangan syariah,” ujarnya.
Pewarta: Khalis Surry
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2023
